Dindik Jatim, Bhirawa
Kasus konflik internal Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) dengan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) memantik perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, karena kasus pengelolaan aset sekolah dan klaim kepemilikan ini ribuan siswa SMK Swasta Turen diliburkan per Kamis (8/1) ini.
Sebagai langkah konkret tersebut, Dindik Jatim melalui Cabdindik wilayah Malang melakukan monitoring intensif, pendampingan langsung ke sekolah, serta koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan, untuk menjaga agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai standar layanan pendidikan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan melindungi hak belajar siswa di SMK Swasta (SMKS) Turen, Kabupaten Malang, di tengah dinamika internal pengelolaan sekolah yang sedang terjadi,”tegas Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai.
Lebih lanjut, pejabat lulusan IPDN ini menegaskan jika Pemerintah tidak akan abai ketika situasi internal lembaga pendidikan berpotensi mengganggu ketenangan siswa dan guru. “Yang paling utama bagi kami adalah memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan aman, tenang, dan bermartabat. Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari konflik apa pun,” tegas Aries.
Mantan Pj Wali Kota Batu ini juga menambahkan bahwa kepentingan peserta didik harus ditempatkan di atas seluruh kepentingan lain, termasuk kepentingan yayasan atau pihak-pihak yang sedang berproses dalam penyelesaian persoalan.
“Sekolah adalah ruang pendidikan, bukan ruang konflik. Karena itu kami mengimbau seluruh pihak, khususnya pengelola yayasan, untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu rasa aman, psikologis, maupun konsentrasi belajar siswa dan guru,” ujarnya.
Aries jug menegaskan bahwa saat ini proses penyelesaian persoalan masih berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menghormati proses tersebut dan tidak mengambil langkah sepihak yang justru berpotensi memperkeruh situasi.
“Kami meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya kepada proses yang sedang berlangsung. Dinas Pendidikan akan bersikap profesional, objektif, dan berpegang pada regulasi,” tambah Aries.
Dalam situasi ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa hak belajar siswa dan hak mengajar guru tetap menjadi prioritas, termasuk dengan mengambil langkah-langkah administratif dan teknis yang diperlukan agar layanan pendidikan tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Menutup pernyataannya, Aries berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kebijaksanaan dan semangat tanggung jawab bersama. “Mari kita jaga marwah pendidikan. Anak-anak kita berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik tanpa harus dibebani oleh konflik Organisasi apalagi mengganggu lingkungan sekolah yang tidak semestinya.” pungkasnya. [ina.wwn]