Jombang, Bhirawa
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Ama Siswanto mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk melakukan pendataan petani yang merugi dan berpotensi gagal panen akibat terdampak banjir akibat luapan Kali Marmoyo di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.
Ama Siswanto yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang itu menegaskan, hal tersebut merupakan persoalan serius.
“Dinas pertanian harus segera turun ke lapangan untuk mendata para petani yang terdampak banjir,” kata dia, Minggu (18/01).
Selain pendataan, Ama Siswanto juga mendorong agar Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melakukan kajian mendalam terkait penyebab banjir yang hampir setiap tahun merendam sawah di wilayah Ploso.
“Jangan sampai petani terus mengalami gagal panen setiap tahun,” tandas Ama Siswanto.
Ama Siswanto menjelaskan, di sekitar lokasi sawah terdampak terdapat sejumlah perusahaan, salah satunya berada di sekitar pabrik Cheil Jedang yang sebelumnya memiliki sudetan air menuju Sungai Brantas untuk mengurangi genangan.
“Sekitar tiga tahun lalu, sudetan itu cukup efektif dan bisa mengurangi banjir di area tersebut,” ucapnya.
Akan tetapi melihat kondisi banjir tahun ini yang kembali merendam ratusan hektar lahan pertanian, Ama Siswanto menilai Pemkab Jombang perlu melakukan evaluasi ulang, termasuk mengkaji dampak keberadaan pabrik-pabrik terhadap sistem irigasi pertanian di Ploso.
“Apakah aktivitas dan pembangunannya ikut mengganggu saluran irigasi atau tidak,” imbuh dia.
Ama Siswanto mengingatkan agar pembangunan industri di wilayah Ploso dan sekitarnya tidak mengorbankan sektor pertanian, terutama dengan terganggunya aliran irigasi yang berujung pada banjir sawah.
Hal tersebut imbuh dia, bertentangan dengan program nasional swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai petani dikorbankan. Program Presiden Prabowo jelas mendorong Indonesia menuju swasembada pangan,” tandasnya lagi.
Ama Siswanto juga mendorong agar Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyiapkan solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Penanganan jangka panjang harus menjadi prioritas. Agar petani bisa berproduksi dengan aman dan berkelanjutan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sekitar 130 hektar lahan pertanian di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang terdampak banjir luapan Kali Marmoyo. Meski kondisi air mulai berangsur surut, potensi banjir susulan masih mengancam karena intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah hulu.
Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Syaifuddin, menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap lahan pertanian yang terendam banjir.
“Total ada sekitar 130 hektar sawah yang terendam banjir di Kecamatan Ploso,” kata Syaifuddin, Sabtu (17/01).
Banjir tersebut terjadi di tiga desa di Kecamatan Ploso dengan luasan terbesar berada di Desa Gedongombo yang mencapai sekitar 70 hingga 80 hektar. Sementara di Desa Jatigedong sekitar 30 hektar, serta sebagian lahan di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Desa Jatigedong.
Syaifuddin mengatakan, genangan air mulai surut sejak 12-13 Desember lalu seiring berkurangnya curah hujan di wilayah atas. Namun hingga kini, masih terdapat sawah yang tergenang sehingga dampak kerusakan tanaman belum dapat dipastikan secara keseluruhan.
“Sampai hari ini belum bisa kami pastikan berapa luas tanaman yang mati. Karena masih ada sawah yang tergenang air,” pungkasnya. (rif.dre)