Jombang, Bhirawa
Ratusan mahasiswa di Jombang yang berasal dari berbagai elemen seperti PMII, GMNI, HMI, dan IMM menggelar aksi unjuk rasa menolak PPN 12 persen.
Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang ini berlangsung ricuh. Mahasiswa dan polisi yang berjaga terlibat saling dorong.
Awalnya mahasiswa berkumpul di Bundaran Ringin Contong Kota Jombang. Mereka kemudian melakukan ‘long march’ menuju Kantor DPRD Kabupaten Jombang.
Setelah melakukan orasi sembari membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan di depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang, mahasiswa merangsek untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Kabupaten Jombang.
Petugas yang membentuk pagar betis pun menghalau mereka. Tak ayal, terjadi saling dorong antara polisi dengan mahasiswa.
Ketua DPRD Jombang , Hadi Atmaji yang berada di lokasi mencoba menenangkan mahasiswa. Mereka kemudian diperbolehkan seluruhnya masuk ke gedung dewan.
Di dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang, mahasiswa menyampaikan aspirasinya yang meminta PPN 12 persen dicabut dengan Perpu. Mahasiswa juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Jombang menandatangani tuntutan mereka.
Ketua DPRD Kabupaten Jombang menampung aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Tuntutan mahasiswa juga ditandatangani oleh politisi PKB Jombang tersebut.
Bahkan, Hadi Atmaji mengatakan dirinya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat pada tanggal 3 Januari 2025. Mahasiswa pun lantas bersorak-sorai.
Ketua PMII Jombang, Asrorudin menegaskan, mahasiswa menolak PPN 12 persen.
“Kita ketahui secara undang-undang bahwa ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu,” kata Asrorudin.
“Kita meminta anggota dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12 persen ini,” tandas Asrorudin.
Terkait dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Jombang yang bakal membawa aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat pada tanggal 3 Januari 2025, Asrorudin menyampaikan, mahasiswa akan menunggu hal tersebut.
“Jadi kita tunggu pemberitahuan anggota dewan sampai tanggal 3. Kalau tidak, kita turun lagi,” tandas dia lagi.
Asrorudin pun optimis PPN 12 persen bakal dicabut oleh presiden.
“Makanya kita minta anggota dewan tentu melalui DPRD Kabupaten Jombang berharap, harapan penuh kita bisa menyuarakan aspirasi kami ini,” ungkapnya.
Asrorudin menambahkan, penerapan PPN 12 persen memiliki efek domino yang merugikan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji mengatakan, dirinya berkomitmen menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Jakarta pada tanggal 3 Januari 2025 mendatang.
“Saya antarkan ke sana, saya nanti akan konsultasi,” kata Hadi Atmaji. Kata Hadi Atmaji, menurut pandangan DPRD Kabupaten Jombang, kenaikan PPN adalah sesuatu yang barangkali masih bisa ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya.
“Kenapa, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita ini kan baru selesai dari (pandemi) Covid-19, ekonomi masyarakat masih belum pulih betul,” ujar Hadi Atmaji.
“Sehingga kalau dibebani lagi dengan kenaikan PPN itu, kalau bahasa mahasiswa tadi efek domino. Padahal itu karambol, ke mana-mananya itu,” beber Hadi Atmaji. [rif.dre]
