Indonesia di Era Presiden Prabowo Subianto
Oleh :
M. Syaprin Zahidi, M.A.
Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Pasca pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu, ada diskusi menarik terkait akan berjalan seperti apa kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo?. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden paling tidak ada beberapa poin penting yang dijabarkan oleh Prabowo terkait kebijakan luar negeri yang akan Ia ambil di masa pemerintahannya diantaranya adalah: Ia berkomitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif, menjaga prinsip anti penjajahan dan tegas terhadap segala bentuk penindasan yang Ia rangkum dalam filosofi “seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak”. Secara umum Prabowo menekankan bahwa Indonesia dalam kepemimpinannya akan menjadi tetangga yang baik dan bersahabat dengan semua negara.
Dalam pidatonya juga Ia berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi kemerdekaan palestina, dukungan tersebut nyatanya tidak hanya dalam bentuk politik namun juga dalam bentuk bantuan medis dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat palestina. Satu aspek menarik lagi yang ditekankan oleh Prabowo yaitu Indonesia akan tetap bersikap non-blok yang menurutnya selaras dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Dari pernyataan-pernyataan Prabowo tersebut memang sangat jelas arah dari kebijakan luar negeri Indonesia akan didasarkan pada prinsip non-blok. Namun, antara das sollen yang non-blok dan das sein-nya ada perbedaan. Dalam konteks das sein arah kebijakan luar negeri Indonesia didorong seakan-seakan menjadi multi-blok ini dapat dilihat dari aktivitas Prabowo yang diawal pemerintahannya langsung mengutus menteri luar negeri Sugiono untuk datang ke kazan, Rusia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 22-24 oktober lalu yang bertujuan untuk menyampaikan niat Indonesia bergabung dengan blok ekonomi ini sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian yang adil bagi negara-negara di Global South.
Fakta tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo dalam konteks implementasinya akan memprioritaskan prinsip multi-blok karena bagi penulis aktivitas multi-blok merupakan “narasi progresif” dari prinsip non-blok dan hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan kalau direnungkan selama ini, Indonesia sebenarnya telah melakukan aktivitas multi-blok atau multi-alignment sebagaimana pandangan wakil presiden pertama Indonesia Bapak Mohammad Hatta merupakan aktivitas “mendayung di antara dua karang” yang jika dimaknai lebih dalam ada banyak karang di dunia ini dan Indonesia sangat lihai dalam mendayung di antara karang-karang tersebut.
Faktor Prabowo juga menjadi salah satu hal yang penulis yakini akan mengarahkan Indonesia pada aktivitas multi-blok, sinyal itu dapat diprediksi paling tidak dengan aktivitas Prabowo sejak diumumkan menjadi presiden terpilih sebagaimana dijabarkan oleh Adhi Priamarizki dalam tulisannya “Prabowo’s Post-Election Diplomacy: Domestic-driven International Activism” Ia menjabarkan Prabowo telah mengadakan setidaknya 84 kali pertemuan dengan para pejabat dari 38 negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Prabowo berinteraksi dengan para pejabat dari Amerika Serikat, Tiongkok, Turki, Australia dan Malaysia. Prabowo juga telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin beberapa organisasi internasional dan perusahaan multinasional, seperti Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dan CEO Apple Tim Cook. Sebelumnya, sebagai menteri pertahanan, Prabowo memanfaatkan pertemuannya dengan partner-partner dari luar negeri untuk mendorong kerja sama pertahanan, yang menandakan niatnya untuk meningkatkan pembangunan pertahanan Indonesia. Berdasarkan informasi yang tersedia, Prabowo membahas kerja sama pertahanan setidaknya 48 kali dalam 84 pertemuannya dengan dengan para pejabat asing tersebut. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa implementasi baru dari prinsip non-blok yaitu multi-blok kemungkinan akan berjalan secara massif di era Prabowo.
———- *** ———–
