Penulis:
Mahrus Khoirul Umami
Dosen Program Studi S1 Teknik Mesin, Universitas Trunojoyo Madura ; Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI)
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan ikhtiar negara untuk menjawab persoalan mendasar bangsa: memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas pangan yang layak dan bergizi, terutama bagi anak-anak. Dalam konteks ketimpangan gizi dan kualitas sumber daya manusia, program ini memiliki makna strategis. Ia bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin masa depan generasi penerus. Karena itu, apresiasi terhadap MBG sepenuhnya layak diberikan.
Namun, sebagaimana setiap kebijakan publik berskala besar, MBG tidak dapat dinilai hanya dari tujuan mulianya. Kebijakan yang baik bukan semata-mata soal niat, tetapi juga tentang bagaimana dampak ikutannya dikelola. Di sinilah refleksi perlu dilakukan. Di balik dapur-dapur MBG yang setiap hari memasak dalam jumlah besar, terdapat persoalan yang masih jarang dibicarakan secara terbuka, yakni limbah dapur.
Setiap aktivitas memasak pasti menghasilkan sisa. Kulit sayur, potongan bahan pangan, nasi yang tak tersaji, hingga lauk yang tersisa adalah konsekuensi logis dari produksi makanan dalam skala besar. Jika satu dapur menghasilkan limbah dalam jumlah terbatas, persoalan ini mungkin terlihat sepele. Namun ketika ratusan bahkan ribuan dapur MBG beroperasi secara simultan di seluruh Indonesia, akumulasi limbah tersebut menjadi persoalan serius. Dengan kapasitas ratusan hingga ribuan porsi per hari, limbah organik dapur MBG diperkirakan mencapai lebih dari 100 kilogram per dapur per hari. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, limbah dapur berpotensi menimbulkan masalah kebersihan, bau, pencemaran lingkungan, serta menambah beban tempat pembuangan akhir.
Dalam perspektif keberlanjutan, membiarkan limbah menumpuk sejatinya menunjukkan bahwa kebijakan belum dirancang secara utuh. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan (mizan) dan melarang perilaku berlebih-lebihan. Makanan yang tersisa lalu berakhir sebagai sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika. Di dalamnya terdapat amanah yang belum dikelola dengan baik. Karena itu, MBG menghadapi ujian penting: apakah program ini akan berhenti sebagai kebijakan sosial jangka pendek, atau berkembang menjadi model pembangunan yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial.
Sesungguhnya, limbah dapur MBG menyimpan potensi besar. Karakteristiknya sangat khas: sebagian besar bersifat organik, memiliki kadar air tinggi, dan dihasilkan secara rutin setiap hari. Dalam konteks energi terbarukan, kondisi ini justru ideal. Limbah organik basah merupakan bahan baku utama biogas, energi yang dihasilkan melalui proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen. Dari proses ini dihasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, serta residu cair yang berguna sebagai pupuk.
Pemanfaatan biogas bukanlah hal baru di Indonesia. Di banyak wilayah pedesaan, teknologi ini telah lama digunakan untuk mengolah kotoran ternak. Namun, penerapannya di dapur skala besar seperti MBG masih relatif terbatas. Padahal, jika diintegrasikan secara sistematis, dapur MBG berpeluang memenuhi sebagian kebutuhan energinya sendiri. Sisa makanan hari ini dapat menjadi bahan bakar untuk memasak keesokan hari. Sebuah siklus sederhana, tetapi sarat makna.
Langkah ini memiliki nilai strategis dari berbagai sisi. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan biogas dapat mengurangi ketergantungan pada LPG yang harganya fluktuatif dan bergantung pada pasokan eksternal. Penghematan biaya operasional dapur bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga tentang ketahanan sistem. Dalam jangka panjang, dapur yang lebih mandiri energi akan lebih tahan terhadap gejolak pasokan dan harga.
Dari sisi lingkungan, manfaatnya lebih luas lagi. Limbah organik yang dibiarkan membusuk di tempat pembuangan akhir akan melepaskan gas metana ke atmosfer, gas rumah kaca yang dampaknya jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan mengolah limbah tersebut menjadi biogas, emisi dapat ditekan, volume sampah berkurang, dan risiko pencemaran air lindi dapat diminimalkan. Dapur MBG menjadi lebih bersih, sementara lingkungan sekitar ikut merasakan dampaknya.
Lebih jauh, pengelolaan limbah dapur menjadi biogas merupakan perwujudan nyata dari ekonomi sirkular. Selama ini, konsep ekonomi sirkular kerap digaungkan dalam berbagai forum, tetapi implementasinya masih terbatas. MBG justru memiliki peluang besar untuk menjadi contoh konkret. Limbah tidak lagi dipandang sebagai akhir dari sebuah proses, melainkan sebagai bagian dari siklus sumber daya yang saling terhubung. Dalam kerangka ini, MBG tidak hanya memberi makan, tetapi juga mengajarkan bagaimana sumber daya dikelola secara berkelanjutan.
Aspek edukatif inilah yang sering luput dari perhatian. Dapur MBG dapat bertransformasi menjadi ruang pembelajaran hidup. Anak-anak yang setiap hari menerima manfaat program ini dapat melihat secara langsung bagaimana sisa makanan diolah menjadi energi. Pesan yang disampaikan sederhana, tetapi mendalam: makanan tidak untuk disia-siakan, dan setiap sumber daya harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Nilai ini sejalan dengan ajaran agama, etika sosial, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.
Tentu saja, penerapan biogas di dapur MBG bukan tanpa tantangan. Diperlukan kedisiplinan dalam memilah limbah agar hanya bahan organik yang masuk ke dalam sistem. Perencanaan kapasitas digester harus disesuaikan dengan volume limbah dan kebutuhan energi dapur. Selain itu, sistem biogas memerlukan perawatan rutin agar dapat beroperasi secara optimal. Tanpa pendampingan teknis, teknologi ini berisiko tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, negara tidak bisa melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengelola dapur. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, baik melalui regulasi yang mendorong pengelolaan limbah, penyediaan insentif, maupun pendanaan awal. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat dilibatkan dalam pendampingan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pelaku usaha kecil di bidang teknologi biogas dapat diberdayakan untuk menyediakan sistem yang sesuai dengan kondisi lokal. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menentukan keberhasilan gagasan ini.
Pada akhirnya, MBG adalah lebih dari sekadar program gizi. Ia adalah cermin cara negara memaknai pembangunan. Jika limbah dapurnya dibiarkan menjadi masalah baru, maka kita sedang mengulang pola lama: menyelesaikan satu persoalan sambil menutup mata terhadap persoalan lain. Namun, jika limbah tersebut dikelola dan diubah menjadi energi, MBG dapat menjadi teladan bahwa kebijakan publik mampu berpihak pada manusia sekaligus menjaga alam.
Dari dapur-dapur MBG, bangsa ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan amanah yang harus dijalankan. Sisa makanan dapat menjadi sumber energi. Program sosial dapat menjadi pintu masuk energi bersih. Dan kebijakan publik, jika dirancang dengan visi yang utuh, dapat melahirkan manfaat yang melampaui tujuan awalnya-menuju masa depan yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.
————– *** —————-