Surabaya, Bhirawa.
Memasuki tahun politik Pemilu 2024, jajaran Kodam V/Brawijaya dengan tegas menyatakan netralitas TNI pada Pemilu. Komitmen itu juga digelorakan oleh Kodim dan Koramil jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya, salah satunya oleh Kodim 0831/Surabaya Timur.
Komitmen tegas itu disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0831/Surabaya Timur, Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono. Kepada Bhirawa, Didin mengatakan komitmen netralitas TNI pada Pemilu 2024 ini merupakan harga mati. Pihaknya dengan tegas menginstruksikan kepada personel maupun Babinsa jajaran untuk netral dalam Pemilu 2024.
“Instruksinya sudah jelas, untuk personel maupun Babinsa jajaran Kodim Surabaya Timur harus tegak lurus terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024. TNI harus netral, tidak memihak kepada siapapun dan tidak berpihak kepada manapun,” kata Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono.
Pamen TNI AD asli Sidoarjo ini menjelaskan, TNI dalam hal ini perannya hanya mendukung pengamanan, sesuai dengan permintaan. Sebab Peraturan Perundang-undangan TNI terhadap Pemilu itu jelas, kemudian Undang-Undang TNI itu jelas.
Nantinya, sambung Didin, pihaknya akan berikan BKO personel dalam rangka pengamanan Pemilu. Baik itu mulai dari proses distribusi logistik Pemilu. Bahkan ada beberapa tim yang sudah diminta, terutama di daerah pelosok terkait nantinya pendistribusian logistik Pemilu.
“Karena kami punya jaringan Babinsa sampai di Desa-Desa. Kadang-kadang KPU terbatas misalnya logistik Pemilu harus dikirim jauh-jauh ke plosok, nah itulah peran Babinsa kita dalam membantu hal tersebut,” jelasnya.
Saat kampanye terbuka, lanjutnya, peran TNI adalah monitoring situasi wilayah. Baik berupaya memberikan saran, masukan manakala terjadi hal yang riskan. Dicontohkannya, seandainya ada satu partai berkampanye di titik A dan partai lain di titik B, jangan sampai terjadi berbenturan.
“Jangan sampai saat berpapasan saja nanti jadi masalah. Oleh karena itu kita berikan masukan kepada KPU terkait jadwal, waktu dan tempatnya ini harus dipisah-pisah. Sehingga bisa berjalan aman dan kondusif,” ungkapnya.
Jika ditemukan oknum anggotanya yang tidak netral, pihaknya dengan tegas akan menindak temuan tersebut. Manakala ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan anggota, nanti laporan itu akan dikirim ke Bawaslu. Disana juga ada Sentra Gakkumdu yang menetapkan apakah ada pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
Kalau sudah seperti itu, masih kata Didin, akan kita proses. Gakkumdu akan memberikan informasi kepada Polisi Militer (POM). “Nanti akan diproses disitu dan akan kita ikuti. Setiap proses pelanggaran Pemilu akan kita tegakkan. Siapa yang salah kita hukum, apabila tidak bersalah, kita tetap berikan reward (penghargaan),” pungkasnya. [bed.dre]
