Kota Pasuruan, Bhirawa
Rasionalisasi anggaran tahun 2026 tengah dilakukan oleh Pemkot Pasuruan. Hal itu menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah. Namun demikian Pemkot tetap berkomitmen prioritaskan Pelayanan Publik, sosial dan layanan dasar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien menyatakan saat ini seluruh perangkat daerah tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini.
“Fokus utama kami adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana. Sebab, pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, sehingga kamipun harus menyesuaikan seluruh program kerja,” ujar Mochammad Amien, Senin (27/10).
Menurutnya, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak. Pasalnya, sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya.
Termasuk juga, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.
“Tentu, kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan. Misalnya, bila biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada,” kata Mochammad Amien.
Ia menjelaskan meskipun ada penyesuaian TKD, namun hak-hak dasar ASN tetap harus dijaga. Tujuannya supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Adapun, pembahasan final terkait penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025.
“Ini nanti juga berpengaruh pada penyusunan APBD. Karena saat ini masih proses, hingga penghitungan SILPA,” papar Mochammad Amien.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo menyatakan pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp 700 miliar.
Tak hanya itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp 32 miliar menjadi Rp 16 miliar.
Mas Adi menegaskan pihaknya tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial walaupun ada pemangkasan dana transfer dari pusat.
“Kita tetap memprioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Sebab, pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” jelas Mas Adi, sapaan akrabnya.
Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menegaskan pemangkasan dana tersebut tak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.
Pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar. Misalnya pendidikan, kesehatan serta kebersihan agar tetap berjalan maksimal.
“Kita pastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik. Dan roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik,” imbuh Mas Adi. [hil.gat]