Pemkot Batu, Bhirawa
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu sebagai salah satu penyedia jasa kemanusiaan sekaligus kedaruratan secara tiba- tiba menghentikan pelayanan.
Dikarenakan di tahun ini PMI Kota Batu belum mendapatkan anggaran operasional. Namun PMI masih sempat mempertahankan layanan hingga pertengahan tahun dengan menggunakan dana operasional yang bersumber dari dana pribadi pengurus.
“Hingga batas waktu yang belum ditentukan, PMI Kota Batu vakum total. Pelayanan kami hentikan karena tidak ada lagi anggaran,” ujar Abdul Mutholib, Kepala Markas PMI Kota Batu, Minggu (3/8).
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya kendala operasional PMI Kota Batu sudah mulai muncul sejak awal tahun 2025. Namun mereka berusaha bertahan hidup dengan dana talangan dari pengurus internal. Mulai dari kepala markas, bendahara, hingga sopir ambulans semuanya urunan agar pelayanan tak berhenti.
“Sejak Februari kami kerja tanpa honor. Talangan kami sudah tembus Rp80 juta. Kini dana yang akan digunakan untuk dana talangan sudah tidak ada lagi,” ungkap Muntholib.
Menurutnya, keterlambatan honor sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi di tahun 2025 ini merupakan yang paling parah.
Petugas tetap bekerja tanpa bayaran berbulan-bulan lamanya. Akhirnya, PMI Kota Batu resmi menghentikan seluruh aktivitasnya. Mulai dari pelayanan donor darah, ambulans, pertolongan pertama gawat darurat, hingga antar-jemput pasien.
Dalam melaksanakan operasional seharaian, minimal PMI Kota Batu membutuhkan anggaran Rp 9 juta per bulan. Namun ini hanya diperuntukkan dalam biaya operasional dasar. Seperti, BBM untuk mobil ambulans, pembayaran rekening listrik, makan-minum petugas, dan obat-obatan.
Setelah enam bulan bertahan, akhirnya dana talangan yang tersedia sudah habis. “Kami mohon maaf kepada masyarakat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin,” tambah Muntholib.
Belum diterimanya dana hibah untuk PMI Kota Batu bukan dikarenakan pemkot tidak mengalokasikan atau tak bersedia memberi. Pemkot Batu telah siap menyalurkan dana hibah tersebut. Namun dikarenakan ada konflik internal di tubuh PMI Kota Batu maka proses pencairan menjadi tertahan.
Dijelaskan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto bahwa status kepengurusan PMI Kota Batu saat ini masih belum final. Ada pengurus yang melapor ke PMI Provinsi dan ke Pemkot Batu bahwa pengurus PMI Kota Batu belum definitif.
“Karena dana operasional untuk PMI Kota Batu itu berstatus dana hibah, maka Pemkot Batu menunggu pengesahan dari provinsi,” jelas Heli.
Menurutnya, secara teknis berkas pengajuan sudah selesai di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu. Tapi karena masih ada keberatan dari beberapa pengurus kecamatan atas hasil Muskot (musyawarah kota) yang lalu, proses pencairan tak bisa dilanjutkan.
“Mereka meminta Muskot ulang. Ada yang menolak hasil Muskot sebelumnya. Ini yang membuat status pengurus belum sah,” tambah Heli. Ia berharap konflik internal segera selesai. Ia menekankan bahwa PMI adalah organisasi sosial sehingga semua dinamika harus diselesaikan dengan kepala dingin.
“Ini organisasi kemanusiaan. Jangan sampai pelayanan terganggu karena ego sektoral. Kami berharap sekretariat tetap jalan. Jangan larut dalam konflik,” pesan Heli.
Pihak PMI Provinsi, lanjutnya, juga sudah beberapa kali turun ke Kota Batu untuk memfasilitasi mediasi. Namun hingga kini, hasilnya belum final.
“Kami siap menyalurkan hibah kapan saja, asalkan pengurus sudah sah. Jangan sampai masyarakat jadi korban dari konflik ini,” tandas wawali. (nas.dre)