Pemkot Blitar, Bhirawa
Baru pertama kali dilaksanakan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar setelah menjabat pada Senin (13/10) kemarin, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin sudah bertengkar secara terbuka melalui media massa dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba.
Ketidak akuran Pimpinan Kota Blitar ini diawali ketidakhadiran Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba dalam acara mutasi jabatan yang dilakukan di Balai Kota Kusuma Wicitra, Dimana Elim Tyu Samba sengaja tak menghadiri acara itu karena merasa tak dilibatkan dan diajak berbicara oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.
“Saya memang tidak hadir di pelantikan karena tidak tahu prosesnya. Saya tidak bisa ikut dong pelantikannya karena saya tidak bisa memastikan mutasi itu sudah sesuai undang-undang atau belum karena saya sejak awal tidak diajak untuk koordinasi,” kata Wawali Blitar, Elim Tyu Samba.
Bahkan dikatakan Elim, pihaknya akan mengambil langkah tegas terkait mutasi 123 jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dengan melaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini sudah keterlaluan, saya sebagai orang nomor dua di Kota Blitar tidak dilibatkan sama sekali dalam pembicaraan mutasi jabatan, saya ada tugas pokok tersendiri termasuk kepegawaian, ada fungsi pengawasan juga, saya kog tidak diajak komunikasi sama sekali,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan, Dimana pelaksanaan mutasi ini juga untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi agar program pemerintahan berjalan optimal.
“Mutasi ini tidak ada kepentingan politik atau pribadi, ini murni profesional dan bagian dari upaya memperkuat sistem kerja ASN,” kata Wali Kota Syauqul Muhibbin.
Bahkan tantang Wali Kota Syauqul Muhibbin, kepada Wakilnya Elim, mengaku siap jika benar-benar dilaporkan. Dimana dirinya siap dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada Mendagri atau pun Gubernur Jawa Timur terkait mutasi jabatan yang dipersoalkan tersebut.
“Saya siap untuk mengklarifikasi jika dipanggil pimpinan, Mendagri dan Bu Gubernur pimpinan kami. Jadi silakan ya,” tegasnya.
Hal berbeda juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, yang sangat menyayangkan pelaksanaan mutase jabatan ini masih banyak yang Plt dan pejabat berprestasi kurang di apresiasi.
“Memang ini kewenangan Walikota, kami hanya menilai ada beberapa hal tidak tepat. Karena ada beberapa yang mempunyai prestasi malah digeser, mungkin Wali Kota punya trik tersendiri,” kata Syahrul Alim. [htn.dre]