Pasuruan, Bhirawa
Komitmen dan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi pilar utama dalam pencegahan korupsi.
Makanya, semua elemen harus memiliki komitmen yang sama dan saling sinergi sehingga tidak ada celah dilakukannya tindak pidana korupsi di lini manapun.
Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono hadir di acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/12).
Dengan mengambil tema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’, pihaknya mengajak seluruh pihak berkomitmen untuk memperkuat sinergi. Yakni, tidak melakukan korupsi.
“Dengan berkomitmen dan bersinergi bersama seluruh elemen adalah sebuah kunci utama memberant korupsi. Sehingga mendukung tercapainya kemajuan Indonesia,” ujar Adhy Karyono.
Untuk mewujudkannya, Pemprov Jatim menjalin sinergi dengan beberapa organisasi kemasyarakatan sebagai penyuluh pencegahan korupsi.
Yakni, organisasi penyuluh tetsebut meliputi pramuka, kwarda Jatim, dharma wanita persatuan Jatim, PKK Jatim, penyuluh antikorupsi (Paksi) serta elemen lainnya.
“Tadi bisa disaksikan bahwa kita melakukan penandatanganan dengan beberapa organisasi disaksikan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini sebagai bentuk komitmen Jawa Timur dalam mencegah korupsi,” jelas Adhy Karyono.
Pencegahan korupsi sangat penting digelorakan. Hal ini,lanjutnya, bisa menurunkan angka kemiskinan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Termasuk juga tata kelola pemerintah yang tidak korupsi akan berdampak dari sektor ekonomi. Salah satunya investasi yang memunculkan kepercayaan investor.
Investasi salah satu indikator ekonomi penting dalam menarik kocek devisa ke Jatim. Masuknya investasi menumbuhkan ekonomi dan membuka lapangan kerja sehingga mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.
“Realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp 111,4 triliun hingga triwulan III tahun 2024. Lalu, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) senilai 0,69 persen,” imbuh Adhy Karyono.
Ia kembali menegaskan bahwa kampanye anti korupsi harus terus dilakukan secara masif. Khususnya kepala perangkat faerah secara berkesinambungan berkomitmen membentuk sistem pemerintah yang bebas korupsi.
“Dan harus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sehingga, semnagat anti korupsi dampaknya dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” papar Adhy Karyono.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah 3 Kedeputian bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Eli Kusumastuti mengungkapkan bahwa Jawa Timur adalah wilayah sekaligus memperoleh postur anggaran yang besar.
“Sehingga, potensi korupsi juga sangat besar,” kata Eli Kusumastuti
Menurut Eli, terdapar tiga sektor yang berpotensi korupsi. Yaitu, pengadaan barang dan jasa, perizinan serta perencanaan anggaran.
Tentu, pentingnya proses komitmen transparansi dan akuntabel serta pengawasan yang optimal untuk menutup celah korupsi.
“Saat ini pengawasan ujung tombak dalam hal pencegahan adalah APIP dengan peran strategis yang memiliki fungsi mendeteksi dini potensi korupsi, meningkatkan integritas ASN serta memperbaiki tata kelola pemerintah,” imbuh Eli Kusumastuti. [hil.tam.gat]
