Tulungagung, Bhirawa
Pemkab Tulungagung menargetkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survey Penilaian Integritas (SPI) meningkat dan selaras. Peningkatan tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Nilai MCP yang belum maksimal dimaksimalkan. Begitu juga dengan nilai SPI belum maksimal ditingkatkan,” ujar Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, usai rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Tulungagung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Rabu (3/7) siang.
Ia menyebut khusus untuk SPI, KPK menargetkan Pemkab Tulungagung untuk lebih ditingkatkan. “Kita coba nilai 80 tercapai. Nilai 80 itu termasuk kategori terjaga,” sambungnya.
Pj Bupati Heru Suseno mengakui jika nilai SPI Pemkab Tulungagung masih belum maksimal. Karena itu, ia bertekad untuk menghilangkan yang rawan terjadi tindak pidana korupsi.
“Termasuk layanan masyarakat juga. Di Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan Mal Pelayanan Publik, kita dorong untuk perbaikan. Yang belum maksimal kita dorong untuk maksimal. Ini merupakan bagian dari perbaikan kita dalam pencegahan korupsi di Tulungagung,” paparnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Heru Suseno mengungkapkan rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut tidak hanya dilaksanakan di Tulungagung. Tetapi di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Tahun ini sudah hampir setengah daerah di Jatim yang melaksanakan. Kegiatan rutin dari deputi pencegahan dan supervisi KPK,” paparnya.
Sementara itu, PIC Koordinator Supervisi KPK Wilayah Jatim III, Alfi Rahman Waluyo, menandaskan KPK punya dua alat ukur keseriusan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Yakni MCP dan SPI.
“Untuk MCP, Tulungagung relatif aman. Peringkat 13 se-Jatim. Meski saat ini turun nilainya menjadi 72,7. Tetapi kami senang juga karena Pj Bupati dan Sekda berkomitmen pada tahun 2024 akan meningkatkan menjadi 95,” katanya.
Namun demikian, untuk nilai SPI, lanjut Alfi Rahman, Tulungagung kondisinya masih rentan korupsi. “SPI menjadi PR bagi Tulungagung. Sekda sudah menyampaikan apa yang telah dilakukan. Mungkin hanya kurang sosialisasi,” tuturnya.
Ia berharap Pemkab Tulungagung serius dalam meningkatkan nilai SPI. Apalagi saat ini nilai SPI Tulungagung berada di nomor tiga dari bawah se-Jatim. “Seserius apa Pemkab Tulungagung kita tunggu bersama. Mudah-mudahan pengalaman buruk tahun lalu tidak terulang kembali” paparnya.
Alfi Rahman menandaskan jika ada dua sektor yang perlu diperbaiki oleh Pemkab Tulungagung untuk MCP. Yakni kapasitas APIP dan manajemen ASN. Begitu pun dengan SPI. Persoalannya hampir serupa.
“Di Tulungagung ada anomali. MCP baik, namun SPI masih kurang. Tetapi kami sangat mengapresiuasi jajaran Pemkab Tulungagung sudah berkomimen, tadi ada sembilan rencana aksi yang kami catat. Pj Bupati dan Sekda sudah berkomitmen agar segera terpenuhi,” pungkasnya. [wed.wwn]
