Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemkot Probolinggo terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis pagi (2/9).
Dalam peninjauan yang juga diikuti Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota, dan Dandim 0820 Probolinggo itu, rombongan meninjau dua SPPG di Kelurahan Sukabumi, yakni di Jalan Seruni dan Jalan dr. Saleh. Evaluasi difokuskan pada penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga sterilisasi ompreng sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.
“Peninjauan dapur-dapur ini untuk memastikan kejadian-kejadian di daerah lain tidak terulang di Kota Probolinggo. Dari sekitar 40 ribu siswa yang menjadi sasaran, saat ini baru 50 persen yang terlayani,” terang dr. Aminuddin.
Menurutnya, meski proses produksi dinilai sudah baik, masih ada catatan penting seperti penerimaan bahan baku kering dan basah serta sterilisasi wadah makanan. Ia menekankan setiap tahap harus dilengkapi checklist sebagai kontrol, serta pemasangan CCTV di ruang produksi, pengemasan, dan sterilisasi. “Ke depan jumlah SPPG yang saat ini enam unit bisa ditingkatkan menjadi 18 hingga 20 unit,” tambahnya.
Selain meninjau dapur, Wali Kota juga menyambangi SDN Sukabumi 7 dan SMPN 2 Kota Probolinggo. Ia meminta guru tester lebih teliti sebelum makanan disajikan kepada siswa, dan hasil uji wajib dilengkapi checklist. “Apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat, tim pengawas bersama Kapolres dan Dandim berhak menghentikan operasional,” tegasnya.
Kepala SMPN 2 Kota Probolinggo, Rudito, membenarkan pentingnya evaluasi berkelanjutan. “Sejak pertama menerima MBG pada 19 Agustus, memang sempat ada kendala teknis, salah satunya jadwal distribusi yang tidak sesuai sehingga makanan kurang segar. Namun sekarang sudah diperbaiki, makanan datang pagi sehingga bisa langsung dikonsumsi,” jelasnya.
Rudito menambahkan, MBG sangat membantu siswa yang sering berangkat sekolah tanpa sarapan. “Anak-anak lebih semangat belajar, orang tua pun terbantu karena tidak repot menyiapkan sarapan. Uang saku siswa bisa ditabung. Awalnya kami tidak punya tester, tapi sekarang sudah ada jatah khusus sebagai sampel uji makanan,” paparnya.
Menurut Rudito, rakor bersama Forkopimda yang digelar sehari sebelumnya juga menegaskan pentingnya sterilisasi ompreng, checklist di setiap tahapan, dan pemasangan CCTV. “Kalau ada makanan tidak layak, harus dikembalikan untuk evaluasi. Bahkan jika ada hal yang tidak memenuhi syarat, tim pengawas berhak menghentikan operasional MBG. Itu instruksi yang jelas,” pungkasnya.
Dengan pengawasan terpadu ini, Pemkot Probolinggo berharap program MBG tidak hanya aman dari segi kesehatan, tetapi juga memberi manfaat lebih luas, mulai dari menurunkan stunting, mencegah gizi buruk, hingga mengurangi beban keluarga. [fir.wwn]