Pemkab Pasuruan, Bhirawa
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap dua rancangan peraturan daerah penting, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Mas Rusdi, sapaan akrabnya mengapresiasi atas seluruh masukan, koreksi hingga catatan yang disampaikan oleh para anggota dewan.
Pihaknya menilai, kritik dan pandangan fraksi bukan hanya sebagai bentuk pengawasan. Namun, itu sebagai energi penguat untuk memastikan arah pembangunan Pasuruan tetap di jalur yang benar.
“Tentu, kita sangat menyambut baik semua pandangan fraksi. Ini menunjukkan bahwa kemitraan eksekutif dan legislatif berjalan dengan sehat dan saling menguatkan. Kami ingin, semua langkah pembangunan berdasar pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan semata rencana di atas kertas,” ujar Mas Rusdi, Rabu (18/6) petang.
Sorotan datang dari Fraksi PKB, yang menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu, ada masukan dari Fraksi Gerindra terkait pentingnya penguatan infrastruktur dasar, ekonomi serta pengurangan kemiskinan, dinilai sejalan dengan semangat yang diusung dalam RPJMD.
Kemudian, dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti indikator makro dan prioritas program. Selanjutnya, terkait permintaan Fraksi Golkar agar penyusunan program pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
Sorotan lain dari Fraksi PKS mengenai perlunya penyesuaian antara visi dan pelaksanaan program juga dijawab dengan komitmen untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program melalui forum tahunan RKPD.
Termasuk usulan soal normalisasi Kali Wrati dan Kali Bangil dipastikan sudah masuk dalam penetapan lokasi oleh BBWS Brantas, dan menjadi prioritas yang terus dikawal.
Menanggapi hal itu, terkait dari Fraksi PKB, Mas Rusdi menjelaskan Pemkab Pasuruan tengah melakukan pendataan ulang seluruh potensi pajak dan retribusi, memperkuat sistem monitoring digital dan menyiapkan insentif bagi wajib pajak yang taat.
“Dan PAD merupakan tulang punggung pembangunan. Jadi, jika kita ingin mandiri dan kuat secara fiskal, maka tata kelola PAD harus benar-benar diperbaiki dan diperkuat,” jelas Mas Rusdi.
Dari masukan dari Fraksi Gerindra, Mas Rusdi menegaskan bahwa pemerintah, tak ingin menyusun dokumen strategis yang sekadar normatif, namun nantinya akan menjadikannya alat kendali arah pembangunan yang realistis dan terukur.
Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan, pejabat nomer satu di Kabupaten Pasuruan ini juga menjelaskan bahwa seluruh parameter disusun berdasarkan RPJPD 2025-2045 dan akan terus dirasionalisasi setiap tahun melalui RKPD.
“Fleksibilitas dalam perencanaan dibutuhkan untuk menyesuaikan program dengan kondisi riil di lapangan,” kata Mas Rusdi.
Adapun jawaban dari Fraksi Golkar, Mas Rusdi menyatakan pihaknya sedang menyusun RPJMD yang tak hanya selaras dengan visi jangka panjang.
Namum juga mampu menjawab kebutuhan jangka pendek dan menengah.
“Dan RPJMD ini kami susun agar benar-benar menyatu dengan denyut kehidupan warga. Bukan hanya dokumen formal, tapi pegangan hidup lima tahun ke depan,” ucap Mas Rusdi.
Terkait sorotan dari Fraksi PKS, Mas Rusdi menyinggung kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.
Berdasarkan kajian cepat, terdapat 22 desa di enam kecamatan yang rawan kekeringan. Pemkab Pasuruan sudah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pasokan air bersih, sistem irigasi bergilir, dan kemungkinan peningkatan status menjadi darurat bencana jika diperlukan.
Termasuk menanggapi masukan Fraksi Gabungan terkait efektivitas peran BUMD dan efisiensi anggaran, Mas Rusdi menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan sangat mendukung penuh penguatan tata kelola dan digitalisasi pelayanan BUMD.
Pemerintah juga tengah menyusun revisi RTRW, mendorong program desa sadar hukum, dan memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi nelayan serta pekerja informal.
“Kita akan terus memperbaiki yang masih kurang, menyempurnakan yang belum selesai, dan membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak. Tentu, kami percaya dengan kerja sama yang baik, Kabupaten Pasuruan bisa melompat jauh lebih cepat dan merata,” tegas Mas Rusdi.
Ia kembali menegaskan pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, namun juga menyentuh dimensi sosial, pendidikan serta lingkungan secara menyeluruh.
“Dan misi besar kami adalah mewujudkan Pasuruan yang adil, sejahtera dan berkeadilan. Untuk itu, kritik dan dukungan DPRD menjadi fondasi yang sangat kami butuhkan,” kata Mas Rusdi. [hil.dre]