Pemkab Madiun, Bhirawa
Selaku lembaga baru, pihak Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Timur melakukan audiensi dengan Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH MAk yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun, dr. Herry Setyana di ruang rapat Bupati Madiun, Selasa (3/3/2026).
Dalam kesempatan ini, Kepala Sub Bagian BPJPH Provinsi Jatim, Abbasi SKom MKom yang mewakili Kepala BPJPH Jawa Timur memaparkan tupoksi dan jadwal pemberlakuan wajib halal. Untuk itu, dirinya minta data jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Madiun.
Mengingat BPJPH merupakan lembaga baru, pihaknya minta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Madiun, seperti bisa berkantor sementara di MPP (Mall Pelayanan Publik) untuk membuka konsultasi pelayanan produk halal. Selain itu, Abbasi berharap juga bisa berkolaborasi dengan OPD terkait, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
“Kami pada tanggal 14 April akan kampanye wajib halal secara serentak, tempatnya bisa di pasar-pasar atau di mall. Kami mohon OPD terkait bisa berkolaborasi,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Madiun menyambut baik audiensi sekaligus perkenalan hadirnya BPJPH Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, lanjut Bupati, kehadiran BPJPH ini selain bisa memajukan UMKM juga turut menyuseskan MBG (Makan Bergizi Gratis). “Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa semua bahan makanan untuk MBG harus halal, sehat dan higienis,” ungkapnya.
Selain itu, dengan adanya BPJPH, Bupati yang akrab disapa Mas Hari ini meyakini bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, meningkatkan daya saing UMKM, membuka akses pasar modern dan ekspor serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
Untuk itu, Bupati Madiun memberi izin jika BPJPH hendak berkantor sementara di MPP, sehingga dirinya minta agar BPJPH segera menyurat.[dar.ca]
