Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama murid SMP di Kabupaten Kediri, Jumat Jumat (20/2).
Pemkab Kediri, Bhirawa.
Memasuki awal periode kedua kepemimpinannya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan pada tantangan besar berupa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian fiskal agar program pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal tersebut, Mas Dhito, sapaan akrab bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu itu menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada bidang pendidikan, Mas Dhito menempatkan sektor ini sebagai instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan. Salah satu kebijakan yang terus dilanjutkan adalah program SMA Dharma Wanita Boarding School, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Kabupaten Kediri bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” ujar Mas Dhito, Jumat (20/2).
Sepanjang 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, meningkat Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Meski menghadapi tekanan anggaran, program tersebut dipastikan tetap berlanjut pada 2026.
“Beasiswa tidak kita kurangi. Tetap kita anggarkan Rp30 miliar per tahun karena ini merupakan mandatory spending. Daerah wajib memberikan beasiswa bagi warganya,” tegasnya.
Di sektor tenaga pendidik, hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan. Bagi guru honorer yang belum terakomodasi, Pemkab Kediri tetap memberikan perhatian melalui insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Kebijakan serupa juga diterapkan kepada guru madrasah diniyah (madin). Pada 2025, insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan telah menjangkau 9.500 guru madin dan ditargetkan meningkat menjadi 12.000 orang pada 2026.
Sementara itu, rehabilitasi sarana pendidikan juga terus dilakukan. Selama 2025, sebanyak 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP telah direhabilitasi. Program tersebut dipastikan berlanjut pada tahun ini.
“Membangun dan memperbaiki sekolah tetap menjadi perhatian kami,” kata Mas Dhito.
Di bidang kesehatan, Pemkab Kediri terus menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC). Sepanjang 2025, anggaran sebesar Rp143 miliar digelontorkan untuk mendukung program ini. Hasilnya, hingga akhir tahun lalu, cakupan UHC di Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,12 persen.
Untuk mempertahankan capaian tersebut, anggaran UHC pada 2026 ditingkatkan menjadi Rp165,5 miliar. Berbagai upaya juga dilakukan, termasuk reaktivasi kepesertaan PBI-JK yang sempat dinonaktifkan secara massal pada pertengahan 2025.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan turut menjadi perhatian. Selain pembangunan gedung baru RSUD Kabupaten Kediri (RSKK Pelem) dan pelatihan tenaga medis, Pemkab Kediri juga menambah jumlah puskesmas rawat inap. Kini, terdapat 13 puskesmas yang melayani rawat inap di seluruh wilayah kabupaten.
Mas Dhito menegaskan, pelayanan kesehatan harus diberikan secara maksimal dan ramah kepada masyarakat. Ia bahkan menyatakan tidak segan mencopot kepala puskesmas yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan optimal.
“Saya tidak ada toleransi. Kalau pelayanan di puskesmas dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak komplain,” tandasnya.(van,nov.hel)