DPRD Kab Pasuruan, Bhirawa
Upaya menyelesaikan konflik agraria, antara warga dengan TNI AL yang berada di Kecamatan Lekok dan Nguling terus dilakukan oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo bersama pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.
Yakni, dengan mendatangi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta. Sebelumnya, Bupati dan pimpinan DPRD juga mendatangi anggota DPR RI dari beberapa fraksi.
Rombongan eksekutif dan legislatif itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo beserta jajaran.
Mereka menyampaikan tuntutan yaitu soal penyelesaian sengketa lahan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menyatakan kunjungan ke Jakarta dilakukan untuk menuntaskan persoalan sengketa tanah antara masyarakat dan TNI AL yang belum menemukan titik terang.
Kehadiran pimpinan DPRD bersama Bupati adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga.
“Kedatangan kami ini untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kegelisahan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Nguling. Tentu, negara tak boleh abai pada hak warga yang telah menempati dan mengelola lahan itu selama puluhan tahun,” tandas Lek Sul sapaan akrabnya, Senin (19/1).
Penyelesaian konflik agraria tersebut, kata Lek Sul, harus mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum serta kemanusiaan. Termasuk juga harus diperlukan klarifikasi status hukum tanah secara terbuka dan objektif, berbasis data historis serta yuridis.
“Dan klarifikasi harus mencakup dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan lahan hingga dasar penetapan aset negara oleh TNI AL,” papar Lek Sul.
Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi penyelesaian yang dialogis dan berkeadilan, tanpa pendekatan represif.
“Tentu, kepentingan pertahanan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara. Kami berkomitmen mengawal proses ini hingga ada solusi konkret dan final,” imbuh Lek Sul.
Sedangkan, dalam pertemuan di Senayan, Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo berharap fraksi-fraksi di DPR RI bisa ikut mengawal penyelesaian konflik agraria warga di Kecamatan Lekok dan Nguling.
“Harapan kami ada hasil positif yang diberikan kepada warga. Termasuk dengan dukungan dari wakil rakyat yang duduk di Senayan,” kata Rusdi Sutejo.
Sekadar diketahui, konflik antara warga dengan TNI AL belakangan meruncing kembali. Beberapa kali warga menggelar aksi, seiring penolakan pembangunan Batalyon yang saat ini masih proses pembangunan. [hil.dre]