Bojonegoro, Bhirawa
Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Wujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Dewarna Bojonegoro, Kamis (13/11), dan dihadiri oleh berbagai unsur jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilker Bakorwil Bojonegoro, perwakilan perguruan tinggi di Bojonegoro.
Konsultasi publik ini menghadirkan narasumber yang handal dari anggota Komisi A DPRD Prov. Jatim, Bakorwil II Bojonegoro, dan Disnkertrans Prov. Jatim. Hadir juga Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuka ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Melalui forum ini, Biro Organisasi berupaya menjaring aspirasi, kritik, dan masukan dari peserta yang hadir sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, melalui Kepala Bagian Tatalaksana Wiwit Kurniawati, S.AP., M.M. dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum konsultasi publik sebagai implementasi nyata prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan layanan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama kelompok rentan dan marjinal,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial serta kemajuan teknologi. Inovasi digital.
Tak lupa kemudahan akses layanan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
“Forum konsultasi publik ini merupakan ruang untuk menyampaikan harapan dan pengalaman mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik di masa mendatang,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan forum ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, inklusif, dan berkeadilan.
“Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk nyata komitmen kami dalam membangun Jawa Timur yang lebih melayani. Dengan mendengar suara rakyat, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pelayanan publik berpihak pada seluruh warga tanpa kecuali,” pungkasnya. [bas.gat]