Kabar kurang sedap sudah membayang di depan mata. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memprediksi harga beras akan kembali mengalami kenaikan pada semester II/2024. Kenaikan dipicu lantaran produksi beras berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami defisit mencapai 2,6 juta ton pada periode Januari – Juli 2024.
Pada periode tersebut, produksi beras dalam negeri diperkirakan sebesar 18,64 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yaitu mencapai 21,11 juta ton. Total produksi beras Januari-Juli sebesar 18,64 juta ton, lebih rendah 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Anjloknya produksi ini diakui bakal mengerek harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di semester II/2024.
Adapun Bapanas resmi menerbitkan HET beras yang baru per Juni 2024. Melalui Perbadan No.5/2024, Bapanas menetapkan HET untuk beras premium sebesar Rp14.900-Rp15.800 per kilogram dan beras medium sebesar Rp12.500-Rp13.500 per kilogram. Ada kemungkinan (harga beras di atas HET) pada saat gabah itu sortage.
Melihat kondisi di atas, maka diperlukan kebijakan yang lebih baik selain pompanisasi seperti menyediakan sumur bor, dan fasilitas listrik agar masuk ke lahan untuk mengairi sawah petani. Program pompanisasi saja tidak akan berdampak signifikan karena sumber air yang tersedia dari waduk dan embung juga terbatas. Jika tidak demikian, produksi beras dipastikan akan turun drastis pada musim kemarau ini dan mengerek tinggi harga beras. Pasalnya petani akan mengganti produksinya dengan komoditas lain yang tidak memerlukan banyak air seperti jagung ataupun tembakau.
Berangkat dari kondisi tersebut ada usulan tambahan anggaran sebesar 20,22 triliun untuk kegiatan bantuan pangan di tahun 2025. Tambahan anggaran itu untuk beberapa program antara lain adalah bantuan pangan beras selama 6 bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama 6 bulan Rp 834,1 miliar. Kemudian, beras stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 1,5 triliun, jagung SPHP Rp 535 miliar, kedelai SPHP Rp 637,8 miliar dan untuk bencana alam dan darurat selama 1 tahun sebesar Rp 37,9 miliar.
Jadi total usulan tambahan anggaran untuk bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp 20,22 triliun.
Selain itu, ada juga usulan tambahan anggaran untuk kegiatan reguler 2025 sebesar Rp 589,59 miliar. Tambahan ini untuk berbagai kegiatan seperti pemantapan ketersediaan dan stabilisais pasokan dan harga pangan sebesar Rp 155,9 miliar, pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi Rp 185,19 miliar, pemantapan keanekaragaman konsumsi pangan sebesar Rp 212,85 miliar dan untuk program dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 35,94 miliar.
Sebelumnya, sebenarnya bayang-bayang itu sudah terlihat. Bahwa musim kemarau diprediksi bakal menurunkan produksi beras. Dampaknya harga beras juga berpotensi terkerek naik. Beras ini hampir menjadi makanan pokok seluruh msyarakat indonesia. Produksi beras mayoritas di Pulau Jawa. Provinsi yang surplus beras hanya ada 12 provinsi, sementara sisanya adalah daerah konsumen yang memerlukan pasokan beras dari daerah sentra beras.
Persoalannya, saat ini pengiriman barang antar wilayah Indonesia belum efisien. Hal ini terlihat dari biaya logistik yang masih mahal meskipun pemerintah telah memasifkan pembagunan infrastruktur. Bahkan performa logistik indonesia turun di tahun 2023 dibandingkan tahun 2018.
***
