Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 dan pengukuhan Forum Sekretaris Desa Bojonegoro di Pendapa Malowopati, Rabu (30/4) siang.
Bojonegoro, Bhirawa.
BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan jaminan sosial ekosistem desa khususnya perangkat desa (perades). Harapannya seluruh desa sejahtera.
Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2025 sekaligus pengukuhan Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Bojonegoro di Pendapa Malowopati, Rabu (30/4) siang.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmuddin, Ketua BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bojonegoro Fadlila Utami, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, dan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Juga, keluarga penerima manfaat (KPM) klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Acara berlangsung antusias dan disambut meriah oleh para sekretaris desa (sekdes). Sebab, tidak hanya sosialisasi program, BPJS Ketenagakerjaan juga memberi door prize pada 15 sekdes tercepat maju ke depan saat diberi tantangan. Sorak sorai menghiasi ruangan saat itu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bojonegoro Fadlila Utami menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah langsung di bawah presiden. Lahir dengan undang-undang (UU) yang sama dengan BPJS Kesehatan. “Tapi, mengelola program yang berbeda,” tuturnya.
Fadlila melanjutkan, dalam acara digelar melibatkan 419 sekdes itu berhubungan dengan ekosistem desa. Terutama perades yang membutuhkan dan harus diberikan perlindungan jaminan sosial. Pihaknya menyampaikan, memiliki lima program.
Di antaranya jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Kelima jaminan itu wujud nyata negara hadir untuk melindungi masyarakat. Untuk mewujudkan itu, dia mengatakan, bersama DPMD akan masif melakukan upaya menjangkau seluruh desa di antaranya sosialisasi program jaminan hari tua.
“Karena ada desa yang sudah full ikut lima program dan ada yang masih tiga program. Ada juga yang macet pembayaran dan ini yang kami utamakan. Kalau desa lain sejahtera, harapannya desa lainnya juga ikut sejahtera,” tuturnya.
Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menambahkan, telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni sebelum klaim berharap BPJS Ketenagakerjaan dan desa membuat pemetaan kegunaan uang untuk KPM. Tujuannya agar jangka panjang bagi ahli waris untuk mencari sumber ekonomi. Misal berdagang atau menjahit.
“Sehingga ke depan harapannya keluarga penerima klaim BPJS Ketenagakerjaan bisa jelas hidup dari mana,” pungkas dia. (geh,bas.hel)