Mathur Husyairi
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Mathur Husyairi menyebut harapannya agar program bantuan Pemprov jatim pengganti dana hibah bisa mendorong pembangunan lebih baik di pulau Madura khususnya Kabupaten Sampang.
Saat menjadi narasumber dalam acara wawasan kebangsaan dengan tema “Pendidikan Literasi Digital dan Peran Media Sosial dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang Adil dan Bersih” , Minggu (21/7), Mathur menyatakan bersyukur, pada tahun ini (2024) dan ke depan tidak ada lagi program dana hibah yang sempat menjadi masalah diperiksa KPK.
Dana Hibah Pemprov tersebut, lanjut Mathur , berubah nama dan anggarannya langsung di transfer ke pemerintahan desa. Nantinya, yang akan bertanggung jawab penuh atas program tersebut kepala desa.
“Kalau penggunaannya bermasalah, ini nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab. Tidak ada lagi anggota dewan atau pihak lain,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut , Mathur mengakui sebelumnya banyak program hibah yang digelontorkan ke kabupaten di Madura ini ini yang tidak dilaksanakan dengan baik bahkan ada yang di fiktif sehingga pembangunan di empat kabupaten di Madura ini tidak ada peningkatan secara signifikan.
Ia menerangkan, jika anggaran program dana hibah sejak digulirkan tersebut benar-benar dikerjakan dengan baik, maka pembangunan di Madura ini sudah tampak peningkatannya. Namun, ternyata tidak demikian. Banyak anggaran yang hanya terbuang sia-sia.
“Dengan program sebanyak itu, harusnya pembangunannya sudah bagus, tapi kan tidak dikerjakan. Ada yang doble dengan program yang menggunakan DD/ADD,” ucapnya.
Untuk itu ia berharap ke depan dengan perubahan metode bantuan Pemprov ini pembangunan di Madura bisa semakin meningkat dan mensejahterakan rakyat. [sul.gat]
