Pengelolaan PAPBD 2024 Harus Hati-hati dan Responsif
DPRD Jatim, Bhirawa
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus dilaksanakan dalam prinsip kehati-hatian, antisipatif, responsif dan supportif,. Demikian catatan yang diberikan Bandan Anggaran DPRD Jatim memulai pembahasan nota keuangan PAPBD 2024. Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi mulai melakukan kajian dan melanjutkan pembahasan.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Yordan Batara Goa, Kamis(25/7) mengatakan, Perubahan APBD Jatim 2024 harus mampu beradaptasi dengan sejumlah peluang dan tantangan situasi kebijakan nasional, dalam konstruksi ekosistem ekonomi global.
Di tengah tekanan ekonomi global yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen pada tahun 2024, pihaknya bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih dalam angka 4,81 persen (y-o-y).
Dalam konteks pembahasan Perubahan APBD 2024, ia berharap agar Pemprov Jatim melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal maupun non fiskal dalam kewenangannya, mampu setidaknya mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di angka minimal 5%.
“Tentunya dalam bentuk Pengelolaan APBD yang dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif,” sebut Yordan, dalam rapat paripurna Pendapat Banggar, kemarin.
Dalam kerangka memastikan berjalannya idealitas pengelolaan APBD Jatim, khususnya di paruh akhir Tahun Anggaran 2024, Badan Anggaran DPRD Jatim memberikan berbagai catatan.
“Agar dijadikan pijakan awal pembahasan di tingkat Komisi maupun Fraksi DPRD Jatim,” ujarnya.
Di awali dengan proyeksi Pendapatan Daerah yang mengalami perubahan semula dianggarkan sebesar Rp 31.418.164.711.000 berubah menjadi sebesar Rp 31.845.547.652.803 rupiah atau bertambah sebesar Rp 427.382.941.796. Peningkatan target Pendapatan Daerah ini kiranya hanya berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya, lanjut dia, belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp 33.265.021.983.864 berubah menjadi Rp 35.633.320.044.675.
Hasil kajian Banggar DPRD Jatim menunjukkan pentingnya prinsip kehatian-hatian dan suportif dalam perencanaan penambahan Belanja Daerah sebesar Rp 2.368.298.060.811.
Dengan rincian Belanja Pegawai diproyeksi berkurang menjadi Rp 9.061.607.498.836. Kemudian Belanja Modal diproyeksikan Rp 2.324.547.336.232. Ditambah Pembiayaan Daerah terdapat penerimaan dari SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.796.949.014.112.
Sebagaimana di dalam postur rancangan Perubahan APBD 2024, SILPA Tahun Anggaran 2023 ini digunakan untuk menutup defisit Tahun 2024.
Badan Anggaran di satu sisi dapat memahami penggunaan SILPA 2023 untuk dapat menutup defisit belanja daerah.
“Namun di sisi lain juga mendorong agar setiap komisi bersama mitra OPD masing-masing dapat memastikan berjalannya prognosis untuk setiap program prioritas OPD,” pinta politisi PDI-P ini.
Dalam kesempatan yang sama, Banggar juga mengapresiasi prinsip antisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBD Jatim.
Yordan mengatakan, prinsip demikian seyogyanya menjadi karakter pengembangan BUMD Jatim di dalam menyambut setiap peluang perkembangan pasar usaha demi pemupukan keuntungan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Memandang perangkaan target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 467.562.637.858 dimana kemudian diturunkan menjadi Rp 463.408.806.000.
Dalam hal ini, Banggar sangat mengkhawatirkan adanya potensi kehilangan pendapatan daerah imbas dari berlakukan UU tentang Hubungan keuangan Pemerintah pusat dan Daerah.
“Komisi terkait agar melaksanakan pembahasan secara cermat, bila perlu menghadirkan jajaran Direktur BUMD untuk menvalidasi target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,” ucapnya serius. [geh.gat]
