Kota Probolinggo, Bhirawa
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kota Probolinggo terus bekerja keras mengawasi dan menganalisa persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Probolinggo yang akan dilaksanakan sepekan mendatang.
Untuk terus menginformasikan data terkini terkait Pilkada 2024, Bawaslu mengundang sebanyak 32 media massa untuk hadir dalam Rakor Hasil Pemetaan potensi TPS (Tempat Pemungutan Suara) rawan khususnya di Kota Probolinggo pada Rabu (20/11) sore.
Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Putut Gunawarman mengatakan, pemetaan kerawanan dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, yang diambil dari 29 kelurahan di 5 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.
“Pemetaan tersebut kami lakukan sejak 10 – 16 November 2024, adapun variabel dan indikator potensi rawannya mulai dari penggunaan hak pilih, keamanan, potensi SARA, politik uang, logistik, lokasi yang sulit dijangkau, netralitas ASN dan penyelenggara hingga potensi jaringan listrik dan Internet.” Urai Putut.
Tujuan press release tersebut, menurut Putut Gunawarman, untuk mengantisipasi kerawanan dan ganguan serta hambatan di TPS di saat pemungutan suara berlangsung di titik yang sudah dipetakan kerawanan di 26 indikator potensi TPS di nyatakan rawan di sekitar TPS.
Yang terbanyak variabel di pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia, alih status TNI/ Polri dan dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan ada 29 TPS di Kecamatan Kademangan, 4 di Kecamatan Wonoasih, 30 TPS di Kecamatan Mayangan, dan 42 TPS di Kecamatan Kanigaran, 23 TPS di Kecamatan Kedupok jadi otal 128 TPS.
Putut Gunawarman, Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, (Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)i mengatakan, pihaknya sudah antisipasi kerawanan pungut hitung, dan sudah ditentukan 26 indikator potensi TPS rawan.
“Pengambilan data TPS rawan dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo selama 6 hari, sejak tanggal 10 November sampai 16 November 2024, guna bisa diantisipasi kerawanan dan perjalanan Pilkada berjalan lancar dan sukses,” ujar Putut.
Lanjut Putut, pihaknya memiliki strategi pencegahan dan pengawasan seperti melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pengiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawad partisipatif dan akan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yabg bisa diakses masyarakat baik offline maupun online.
Tentunya pemetaan TPS rawan akan menjadi atensi bagi Bawaslu, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilih, media dan seluruh masyarakat. Untuk memitigasi agar pemungutan suara Pilkada 2024 berjalan lancar, jujur, dan damai.
“Bawaslu akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, agar saat pagelaran pesta demokrasi sesuai dengan ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih” tegas Putut. [fir.dre]
