Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kembali merealisasikan penyaluran bantuan sosial tahun 2026 bagi masyarakat Kabupaten Malang, Minggu (22/2).
Bantuan dengan total nilai Rp 7,050 miliar tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ragam bantuan yang dikucurkan mencakup bantuan sosial (Bansos), zakat produktif, hingga dukungan pemberdayaan masyarakat desa (PMD) melalui bantuan keuangan khusus dari Dinas PMD Jatim. Selain itu, para penerima manfaat juga menerima paket sembako guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok, terutama di bulan Ramadhan.
Penyaluran kali ini didominasi program dari Dinas Sosial (Dinsos) Jatim dengan total anggaran mencapai Rp 5,765 miliar. Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan melalui berbagai skema perlindungan dan pemberdayaan.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga rentan agar mereka tetap memiliki daya dukung ekonomi,” ujar Gubernur Khofifah.
Secara rinci, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp 4,166 miliar yang diperuntukkan bagi 2.083 lansia yang hidup dalam keluarga penerima manfaat PKH Reguler, masing-masing menerima Rp 2 juta per tahun. Sementara itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 486 juta diberikan kepada 163 penerima manfaat dengan nominal Rp 3,6 juta per tahun. Kedua program tersebut dicairkan secara triwulanan.
Penguatan sektor usaha produktif juga terus digencarkan melalui Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera (Jawara). Bantuan KIP bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawara sebesar Rp 24 juta disalurkan kepada 8 penerima manfaat.
Kemudian KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara senilai Rp 36 juta menyasar 12 penerima manfaat, serta KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara sebesar Rp 324 juta untuk 108 jiwa. Masing-masing penerima memperoleh stimulan modal usaha Rp 3 juta guna memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Perhatian Pemprov Jatim juga diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melalui bantuan permakanan sebesar Rp 251 juta bagi 55 anak. Selain itu, dukungan terhadap para pilar sosial turut diperkuat. Sebanyak 222 orang yang terdiri atas SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) menerima Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih dengan total Rp 478,2 juta.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keberadaan para pilar sosial menjadi ujung tombak keberhasilan program-program kesejahteraan di Jatim.
“Para pendamping dan relawan sosial memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Karena itu, dukungan operasional ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan kapasitas mereka di lapangan,” tegasnya.
Di luar skema bantuan sosial, zakat produktif juga disalurkan melalui BUMD Jatim kepada 50 penerima manfaat dengan total Rp 25 juta. Masing-masing menerima Rp 500 ribu untuk mendukung pengembangan usaha mikro yang dijalankan.
Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan desa, Dinas PMD Jatim menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada sejumlah desa. Empat desa menerima masing-masing Rp 100 juta melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Dua desa memperoleh bantuan Program Desa Berdaya sebesar Rp 100 juta per desa. Selain itu, tiga desa lainnya mendapatkan bantuan Program Jatim Puspa dengan total Rp 604,5 juta.
Seluruh rangkaian bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat pondasi kemandirian ekonomi desa sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Pemprov Jatim pun terus mengajak seluruh elemen masyarakat mempererat kolaborasi dalam membangun Jatim agar semakin maju dan sejahtera. [rac.gat]