Spekulasi harga beras telah merambat naik sejak akhir bulan Juni. Dipicu penyerapan maksimal Bulog pada hasil panen. Juga perburuan beras oleh penggilingan padi, dan produsen beras dalam kemasan. Pemerintah wajib semakin tanggap dengan kenaikan harga beras yang terus naik. Ironisnya, pemerintah meng-klaim produksi (hasil panen) terhitung surplus. Realitanya, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kenaikan harga di 178 daerah. Menjadi komoditas utama penyumbang inflasi nasional.
Maka pemerintah patut segera melepas BCP (Beras Cadangan Pemerintah). Terutama dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang dihentikan sejak Pebruari (2025) lalu. Bantuan pangan juga dihentikan sementara. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan beras. Berujung spekulasi. Sekaligus menggelontor Bantuan Sosial pangan. Pemerintah juga memikul mandatory (tanggungjawab) menjaga daya beli masyarakat, menghindari pertambahan penduduk miskin.
Saat ini musim gadu, sebagai masa tanam padi kedua, pada musim kemarau. Sehingga (perkiraan) panen pada bulan Juli, tidak sebesar panen raya bulan Maret. Sehingga pemerintah perlu me-menej hasil panen dalam distribusi beras di pasar. Termasuk menggelontor Bulog dalam program SPHP, dengan harga Rp 12.500,- per-kilogram (kemasan 5 kilogram seharga Rp 62.500,-). Sedangkan saat ini harga beras non-Bulog medium sudah di atas Rp 14.425,- per-kilogram. Bahkan di zona 2 (Sumatera, Kalimantan, dan NTT) sudah mencapai Rp 15.400,-.
Terjadi perburuan sengit beras nasional pada hasil panen nasional 2025. Hingga Juni 2025, Perum Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton gabah dan beras. Terutama dipasok dari Jawa Timur sebanyak 580 rib ton beras, tertinggi nasional. Sehingga total Bulog memiliki stok sampai 3,6 juta ton. Hingga pertengahan Juni 2025, Bahkan, capaian ini merupakan yang tertinggi secara nasional dan tertinggi dalam dua dekade terakhir. Bulog Jatim juga telah meningkatkan target serapan 609 ribu ton tahun ini.
Bulog “memenangkan” perburuan beras. Akibatnya, penggilingan dan produsen beras kemasan, memperoleh sedikit sisa. Tetapi kenaikan harga beras bukan disebabkan kelangkaan (sisa sedikit di pasar). Melainkan sebagai konsekuensi kenaikan harga gabah. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp 6.500 per-kilogram. Tetapi kenaikan HPP gabah tidak disertai dengan penyesuaian HET untuk beras medium dan premium.
Dalam perburuan gabah, penggilingan padi membeli dengan harga lebih tinggi, sampai mendekati Rp 7 ribu per-kilo. Begitu pula produsen beras dalam kemasan memperoleh gabah dan beras dengan harga mahal. Harga beras di tingkat penggilingan sudah mencapai Rp 13.100,- per-kilogram (medium). Serta beras premium Rp 14.335,-. Akibatnya, harga beras di pasar terus merangkak naik, menyesuaikan ke-ekonomi-an bisnis. Beras “memimpin” laju inflasi.
Kenaikan bahan pangan utama patut mengkhawatirkan daya beli makin terlilit. Maka pemerintah patut menambah alokasi Bansos (Bantuan sosial). Semula ditargetkan sebanyak 360 ribu ton (360 juta kilogram). Setiap keluarga penerima manfaat, akan memperoleh 20 kilogram. Sehingga akan terdapat 9 juta keluarga untuk 2 bulan. Pemerintah memiliki tanggungjawab stabilitas harga bahan pangan pokok, sebagai perlindungan ekonomia rumah tangga.
Mandat UU tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada pasal 13, dinyatakan, “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.”
Nyata-nyata terdapat frasa kata “stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok.” Jelas bermakna ke-tersedia-an, dan ke-terjangkau-an harga pangan.
——— 000 ———