RUPSLB 2024 Selesai Digelar
Surabaya, Bhirawa
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024. Bertempat di Ruang Bromo bankjatim Kantor Pusat Surabaya.
RUPSLB dihadiri langsung dalam RUPSLB tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali beserta seluruh dewan komisaris serta direksi bankjatim pada hari Rabu (11/12) kemarin.
Adapun agenda RUPSLB 2024 bankjatim memiliki dua mata acara yaitu, Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan dan Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan.
Adhy Karyono menyampaikan, RUPSLB kali ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum. Dimana terdapat aturan bahwa per tanggal 1 Januari 2025, untuk perbankan khususnya BPD yang modal intinya di bawah Rp3 triliun maka otomatis akan berubah menjadi BPR.
Tentu status BPR bagi pemerintah maupun pemegang saham akan sangat berpengaruh. Maka dari itu diperlukan proses KUB agar status BPD tidak berubah menjadi BPR.
“Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) akan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi bank Jatim di pasar perbankan nasional. Dengan begitu, sektor keuangan di Jawa Timur terus menunjukkan tren stabil dan resilien. Kalau kita lihat ternyata hampir separuh dari bank BPD di provinsi itu modal intinya di bawah 3 triliun. Ini sebenarnya bisa menjadi peluang dalam membuka kerja sama dan sekaligus berkonsolidasi lewat KUB,” terangnya, Kamis (12/12).
Adhy juga memaparkan, saat RUPSLB yang pertama lalu adalah pembahasan KUB dengan Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten. Selanjutnya, karena batas waktu pemenuhan POJK Nomor 12 tahun 2020 sampai akhir Desember 2024 ini, maka RUPSLB sekarang membahas terkait penyertaan modal dengan Bank Sultra dan Bank NTT.
Kemudian dilanjutkan minggu depan akan dilakukan penandatanganan dengan kedua bank tersebut.
“Selain membahas KUB, dalam RUPSLB ini juga akan menindaklanjuti terkait aturan OJK untuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sebelum kita menjadi bank syariah, kita harus ada kelembagaan setingkat direktur. Nah, kita diamanatkan untuk bisa lebih professional sesuai dengan standar aturan dari OJK. Maka dari itu ada agenda penyesuaian nomenklatur pengurus perseroan,” tuturnya.
Pihaknya berpesan, semua proses yang terkait dengan langkah-langkah untuk mengoptimalkan suatu bank daerah tentu sangat bergantung kepada dukungan para pemegang saham baik seri A maupun seri B.
“Oleh karena itulah mari kita bersama-sama bersinergi demi kemajuan provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.
Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman menjelaskan, kinerja bankjatim secara umum hingga November 2024 menunjukkan angka yang positif. Asset bankjatim telah mencapai Rp109,09 triliun. Kemudian untuk penyaluran kreditnya sendiri berada di angka Rp63,90 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp87,96 triliun dan laba sebesar Rp1,02 triliun.
Busrul memaparkan, OJK telah meluncurkan roadmap untuk BPD tahun 2024 – 2027 yang secara umum memiliki tujuan untuk mentransformasi BPD seluruh Indonesia menjadi institusi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkonstribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Hal ini selaras dengan kebijakan strategis bankjatim yang diimplementasikan dalam transformasi 5 Pilar yang sudah berjalan sejak tahun 2023 dan akan dilanjutkan pada aksi penguatan di batch selanjutnya.
Kebijakan strategis tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan secara linier, namun juga secara eksponensial untuk merespon dinamika dan tantangan di industri keuangan. [riq.gat]
Berikut susunan Direksi bankjatim setelah pelaksanaan RUPSLB 2024:
Direktur Utama : Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah : R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional : Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan : Arif Suhirman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
