Kota Malang, Bhirawa
Fenomena banjir yang kembali melanda Kota Malang dinilai bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Melainkan, merupakan konsekuensi langsung dari peningkatan jumlah penduduk dan masifnya alih fungsi lahan yang mengubah kawasan resapan air menjadi area bangunan.
Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya (UB), Prof Dr Ir Muhammad Bisri MS IPU, Minggu (7/12) kemarin, menyampaikan peningkatan populasi riil Kota Malang jauh melampaui data BPS.
”Penduduk Kota Malang sesuai data BPS hanya sekitar 850 ribu. Namun, dengan keberadaan 62 perguruan tinggi dan arus mahasiswa yang tinggi, jumlah penduduk riil diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 juta jiwa,” jelas peria yang juga pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh itu.
Pertambahan jumlah penduduk ini, kata Prof Bisri, memicu tumbuhnya pemukiman, infrastruktur, kantor, hingga cafe. Kondisi ini membuat lahan-lahan yang seharusnya berfungsi meresapkan air kini tertutup bangunan. Dalam teori teknik air, debit banjir atau genangan ditentukan oleh fungsi CIA (Koefisien pengaliran, Intensitas hujan, dan Luas area).
Prof Bisri menyebut, kondisi permukaan Kota Malang saat ini telah membuat koefisien pengaliran (C) hampir mencapai angka 1. C-nya 1, maka air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir menjadi limpasan permukaan. Debit banjir akan sangat tergantung pada derasnya hujan.
Maka solusi krusial bagi Malang mengendalikan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan. Prof Bisri memaparkan empat langkah utama yang harus segera dilakukan Pemkot Malang untuk mengurangi risiko banjir, yang pertama Pengendalian Penduduk Khususnya mengendalikan arus masuk ke Kota Malang.
Selain itu, pengendalian Alih Fungsi Lahan Memperketat penerapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) agar kawasan resapan tidak habis oleh permukiman. ”Penuntasan Masterplan Drainase, sangat penting Pemkot harus Menyelesaikan masterplan drainase yang sudah disusun,” katanya.
Yang tidak kalah pentinya lanjut Prof Bisri, Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui kegiatan kerja bakti untuk membersihkan saluran air dan mencegah sampah menyumbat drainase. ”Budaya kerja bakti, terutama untuk mengangkat sampah sebelum musim hujan parah, perlu digalakkan lagi,” ujarnya.
Prof Bisri juga mengungkapkan, pihaknya tengah mengembangkan teknologi SDBSI (Saluran Drainase Berbasis Sumur Injeksi) sebagai solusi untuk mengurangi aliran air ke jalan raya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi S.H., menilai banjir adalah tantangan berat bagi Pemkot Malang. Langkah jangka panjang berupa penghentian alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun harus segera dilakukan dan membutuhkan keberanian pemerintah. Untuk jangka pendek disoroti kondisi drainase kota.
”84% saluran drainase di Kota Malang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedimentasi sudah pada tingkat jenuh atau memenuhi 70% saluran yang ada,” ungkap Arief Wahyudi.
Ariefa mendesak agar pembenahan saluran drainase dilakukan segera, termasuk normalisasi jalan air masuk ke gorong-gorong dengan membongkar bangunan permanen yang berdiri di atasnya. [mut.fen]