Kabid Pemerintahan Choirul Anwar, SH, MHum saat membuka rakor Strategi Implementasi e-Procurement se wilker Bakorwil V Jember, Rabu (24/7)
Jember, Bhirawa.
Bakorwil V Jember dorong pelaku usaha dan UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Melalui kegiatan rakor Strategi Implementasi e-Procurement se wilker Bakorwil V Jember
diharapkan para pelaku usaha dan umkm memahami dan mempersiapkan diri terkait kelengkapan administrasi usaha yang dibutuhkan.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Dinas Koperasi dan UMKM, Pelaku usaha muda yang tergabung dalam HIPMI dan pelaku UMKM lainnnya di wilayah 7 kabupaten/kota se Bakorwil V Jember, dibuka oleh Bakorwil V Jember, Rabu (24/7). Hadir dalam acara tersebut Mas’odi, S.Kom,MMT Biro Pengadaan Barang / Jasa Setdaprov Jatim sebagai nara sumber.
Kepala Bakorwil V Jember Nana Fadjar Prijantoro, SH, MSi yang diwakili oleh Kabid Pemerintahan Choirul Anwar, SH, M.Hum mengatakan, kegiaatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efesiensi dan transparasi dalam pengadaan barang/jasa lingkungan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
” Sehingga percepatan pelaksanaannya menjadi prioritas tersendiri, termasuk melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga produk UMKM dan Koperasi. Apalagi kita dituntut untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa,’ ujar Pak Choi panggilan singkat Choirul Anwar kemarin.
Guna merealisasi hal tersebut kata Choirul, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi sebuah tantangan sekaligus upaya penting agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Ada beberapa hal penekanan, sehingga kita mampu melaksanakan dan mengendalikan progress pengadaan barang/jasa dimasing-masing instansi berjalan tepat waktu dan efisien,” katanya pula.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan daya saing UMKM. Salah satunya terkait perijinan dan hambatan birokrasi. Pemerintah telah menetapkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan simplikasi izin bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, ditetapkan oleh Pemda hingga ditingkat Kelurahan/desa. “Sehingga pelaku usaha mendapat kepastian hukum dalam berusaha dengan lebih mudah dan sekaligus peningkatan pendapatan bagi UMK. IUMK diberikan tanpa ada pungutan, karena biaya penyelenggaraan ijin dibebankan kepada pemerintah (APBN atau APBD),” ungkapnya pula.
Untuk meningkatkan perekonomian dan akuntabilitas usaha , pemprov Jawa timur mendorong pelaku usaha untuk bergabung dalam program Jatim Bejo (Jawa Timur belanja online) yang merupakan internalisasi yang terintegritas terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMK dan transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
” Legalitas usaha dan jatim Bejo merupakan upaya pemerintah Jatim untuk meningkatkan kepercayaan, efisiensi dan kecepatan pengadaan barang/jasa. Mari kita terus bekerja sama berinovasi dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari APBN maupun @APBD yang ada,” tandasnya pula.
Sementara, dalam materinya, Mas’odi menyampaikan proses awal terkait pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan. Sehingga dengan kegiatan e-procurement para pelaku usaha mengetahui cara dan prosedur pengadaan barang/jasa di pemerintahan.” Yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti proses pengadaan, dipersiapkan kelengkapan administrasi usahanya sesuai kebutuhan,” ujar Mas’odi kemarin.
Dosen Tidak Tetap LP3I Surabaya berharap, kegiatan ini berharap agar rakor e-procurement yang difasilitasi oleh Bakorwil V Jember yang dilaksanakan oleh East of Java Super Corridor (EJSC) dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta. Dengan harapan, para pelaku usaha dan UMKM bisa mengerti dan hijrah dari pengadaan manual ke pengadaan elektronik.” Kita bisa sharing terkait persoalan ini,” pungkasnya.(efi.hel).
