Harga cabai dan tomat naik 100% di pasar dekat sentra produksi. Diduga disebabkan kendala distribusi, karena supir truk banyak yang mogok kerja (memprotes kebijakan “odol,” over-load over dimension). Menyebabkan tiada angkutan yang membawa hasil panen. Jika kekosongan angkutan terus berlanjut dikhawatirkan hasil panen membusuk. Berujung ke-langka-an bahan dapur, khususnya cabai dan tomat. Harga akan semakin melambung.
Padahal awal musim kemarau diharapkan menjadi panen terbaik cabai tomat, sayur dan aneka buah. Harga ke-ekonomi-an bahan dapur mulai merambat naik, seiring kendala distribusi, dan ke-gagalan panen selama musim hujan. Juga dampak musim pancaroba kemarau basah, menyebabkan masih banyak hujan. Banyak jalan propinsi, dan jalan negara, tertutup banjir. Jalan macet panjang.
Belanja rumahtangga juga bergejolak karena harga cabai rawit merah semakin “pedas,” mencapai Rp 75 ribu per-kilogram. Serta harga tomat sudah mencapai Rp 35 ribu per-kilogram, di pasar Taman, Sidoarjo (perbatasan dengan Surabaya). Walau sebenarnya musim kemarau bisa menjadi “berkah” pada beberapa komoditas tanam. Misalnya, tembakau, buah, dan cabai, akan memperoleh panen terbaik. Sebagian memerlukan tindakan tambahan (ekstra), termasuk cabai. Terutama pengadaan air.
Di berbagai petak lahan nampak sumur baru yang digali petani. Serta uluran selang saluran air. Artinya, harga “in-put pertanian” cabai dan tomat sudah naik di hulu. Kebutuhan cabai nasional ditaksir sebanyak satu juta ton per-tahun! Sedangkan hasil panen cabai sekitar 1,2 juta ton. Pulau Jawa, terutama Jawa barat dan Jawa Timur, menyumbang pasokan terbesar. Maka mestinya, tidak terjadi kelangkaan. Bahkan masih bisa ekspor. Begitu pula perkiraan panen tomat bisa mencapai 1,1 juta ton.
Penghasil utama cabai dan tomat, disuplai dari Jawa Timur. Niscaya dibutuhkan angkutan memadai, yang biasa rutin mendistribusikan ke seluruh daerah senatero Jawa. Juga antar-pulau. Perlu campur tangan pemerintah melindungi perekonomian efek belanja rumah tangga, sesuai mandat UU (undang-undang). Tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Tetapi juga wajib mempertimbaangkan keberlanjutan usaha ke-pertani-an.
UU Pangan pada pasal 13, menyatakan, “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.” Pemerintah wajib menjamin “stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok.” Walau saat ini tidak perlu dilakukan impor cabai untuk stabilisasi.
Pemerintah juga memiliki mandatory UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pada pasal 25 ayat (1), menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.”
Kenaikan karena faktor “alamiah” biasa dimaklumi. Cabai sudah sering menjadi komponen pangan bergejolak (volatile food), sampai perbincangan di istana negara. Terutama pada musim hujan, karena cabai sangat rentan terkena siraman air hujan. Bunga dan buntil cabai akan berguguran. Maka gejolak harga cabai pada musim pancaroba seperti saat ini, patut diwaspadai. Sudah sering terjadi, cabai akan “memimpin” komponen inflasi.
Bahkan pada tahun 2017, Indonesia malah mengimpor cabai dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Walau tidak banyak, hanya sekitar 200 ton. Namun devisa yang dikeluarkan untuk impor bisa digunakan sebagai fasilitasi ladang di dalam negeri. Konon pemerintah memiliki program penambahan areal cabai seluas 340 ribu hektar. Biaya ke-pertani-an yang mahal dan cuaca ekstrem menjadikan harga cabai melambung.
——— 000 ———