Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam dialektika demokrasi bertema “Mencari Solusi Menuju PPDB Transparan dan Efektif”, Kamis siang (4/7/2024).
Jakarta, Bhirawa.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini, masih saja menimbulkan gejolak dan sengketa berkepanjang an, menjelang awal masuk sekolah pertengahan bulan Juli ini.
“PPDB masih terus menimbulkan sengketa berkepanjangan jika jumlah Sekolah tidak cukup untuk menampung siswa baru. Sekolah Dasar (SD) dengan output nya 5 juta, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sanggup menampung 3 juta siswa saja. Sisa 2 juta siswa akhirnya tidak bisa sekolah. Hal yang sama terjadi pada para calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA),” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam dialektika demokrasi bertema “Mencari Solusi Menuju PPDB Transparan dan Efektif”, Kamis siang (4/7/2024). Nara sumber lainnya, pengamat pendidikan Asep Sapaat dan praktisi media Friederich Batari.
Dede Yusuf menekankan bahwa; Untuk mengatasi keributan di PPDB ini, pemerintah harus segera menambah jumlah sekolah. Sehingga semua calon siswa bisa tertampung. Setidaknya ada sekolah swasta yang bisa mengganti kan untuk menerima sisa siswa.
“Selama jumlah siswa masih lebih banyak dari jumlah yang bisa ditampung, pasti PPDB masih tetap menimbulkan keributan. DPR RI pada 2023 telah minta pemerintah melakukan Satgas pengawasan PPDB dengan melibatkan Ombudsman, Pemda dan Kemendikbud. Terkait dengan banyaknya penyimpangan yng terjadi disaat PPDB,” papar Dede Yusuf.
Opsi lainnya yng disaran kan DPR RI pada pemerintah adalah; Jika PPDB ternyata banyak penyimpangan, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerimaan. Ada opsi, kembali kepada tes di setiap sekolahan, ternyata tidak menjawab permasalahan. Bahwa masih banyak yng ingin mengejar sekolah sekolah favorit, walaupun sudah di zonasi kan. Realita nya, sekolah favorit masih tetap jadi incaran siswa atau orang tua. Itu suatu tanda, ketidak mampuan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud.
Solusi lainnya, lanjut Dede Yusuf adalah; Bagaimana cara menggerakkan sekolah sekolah swasta agar menjadi kualitasnya dengan sekolah negeri. Selama pemerintah belum menambah jumlah sekolah baru maka jenis PPDB dengan zonasi masih.akan tetap menimbulkn masalah.
Pengamat pendidikan Asep Sapaat menyinggung masalah sekolah favorit yng digandrungi siswa ataupun orang tua. Selain guru, infrastruktur sekolah ikut menunjang keberadaan sekolah favorit. Infrastruktur standar minimal sekolah favorit adalah gedung bagus lengkap dngan laboratorium fisika, juga lab. bahasa.
“Sayangnya, pemerintah kurang cermat melihat indikator sekolah berkualitas Yang paling penting adalah adanya guru guru yng ber kualitas. Dengan infrastruktur bagus dan lengkap, maka akan jadi sekolah favorit yng akan diburu,” papar Asep Sapaat. (ira.hel).
