Bondowoso, Bhirawa
Upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur semakin ditegaskan melalui pelaksanaan Assessment Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di SMKN 4 Bondowoso, Senin (17/11).
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, turun langsung memantau proses asesmen tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing.
Dalam kunjungannya, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang hadir bersama tim pelaksana melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh tahapan asesmen.
Mulai dari kesiapan ruang dan perangkat teknologi, instrumen pengukuran kompetensi, proses pengawasan teknis, hingga kondisi peserta yang tengah mengikuti rangkaian penilaian.
Yang mana asesmen ini diikuti ASN dari berbagai perangkat daerah yang masuk dalam daftar prioritas pemetaan kompetensi.
Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa Profiling ASN (Pro ASN) merupakan instrumen penting dalam melihat potensi dan kapasitas aparatur secara objektif dan terukur.
“Data hasil profiling ini sangat penting sebagai dasar dalam membangun sistem manajemen talenta serta memastikan ASN Bondowoso benar-benar unggul, profesional, serta memiliki integritas tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, pemetaan kompetensi secara digital tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting yang akan menentukan arah pengembangan SDM aparatur di Bondowoso.
Melalui data profil yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan penempatan jabatan, pola diklat, dan penyusunan jenjang karier dengan jauh lebih tepat sasaran.
Program Pro ASN sendiri merupakan inisiatif Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendorong transformasi manajemen kepegawaian berbasis kompetensi. Pihaknya menyatakan komitmennya mendukung penuh seluruh tahapan program ini.
Lora Hamid sapaan akrabnya itu menilai bahwa peningkatan kualitas SDM aparatur merupakan prasyarat penting dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Bondowoso membutuhkan aparatur yang adaptif, mampu bekerja cepat, serta memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Peninjauan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menargetkan peningkatan kapasitas ASN secara umum, tetapi juga ingin memastikan bahwa seluruh proses asesmen berjalan sesuai standar BKN, mulai dari integritas pelaksanaan hingga validitas hasil penilaian.
Dengan terselenggaranya Assessment Profiling ASN ini, Bondowoso dinilai telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat pondasi reformasi birokrasi. Pemerintah berharap hasil asesmen dapat menjadi peta jalan yang jelas untuk menyiapkan aparatur yang lebih responsif dan berorientasi pada kinerja, selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern. [san.gat]