Pemkab Blitar, Bhirawa
Adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Blitar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar langsung melakukan koordinasi secara intensif bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar.
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Masrukin mengatakan pihaknya sudah bertemu langsung dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar pada Senin (23/9) kemarin, dan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut surat tembusan dari salah satu Tim Paslon yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada BKPSDM tertanggal 17 September 2024 yang lalu.
“Dari digaan pelanggaran tersebut, langsung kami koordinasi dengan BKPSDM, atas laporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada 17 September 2024 kemarin,” kata Masrukin, Rabu (25/9).
Lanjut Masrukin, dilakukan koordinasi dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar juga bertujuan untuk memantau dan mengawasi langkah penanganan usai adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Secara teknis, kewenangan BKPSDM sudah mengambil langkah-langkah, dan juga telah menyampaikan kepada BKN untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Tambah Masrukin, pada penyelenggaraan Pilkada 2024 ini pihaknya mengakui tantangannya adalah netralitas ASN yang diuji, dimana semua pasangan calon merupakan sama-sama pernah dan sedang menjabat sebagai Bupati Blitar.
“Sehingga kami secara inten juga melakukan pengawasan netralitas ASN selama Pilkada ini agar semua tahapan berjalan sesuai dengan jadwal,” imbuhnya.
Sementara perlu diketahui, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Haji Rijanto-Haji Beky (Rizky) mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni (Rindu) mendapatkan nomor urut 2 yang keduanya sama-sama pernah dan sedang menjabat sebagai Bupati Blitar. [htn.dre]
