Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa. Dok Humas DPRD Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa.
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna pada Sabtu (16/11/2024) untuk membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar, Yordan M. Batara-Goa, mengungkapkan bahwa APBD Jatim 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp1,533 triliun.
Menurut Yordan, total belanja daerah mencapai Rp29,658 triliun, sementara pendapatan daerah lebih rendah, sehingga defisit harus ditutup melalui pembiayaan daerah netto.
Kendati demikian, DPRD Jatim menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan fiskal demi keberlanjutan pembangunan.
Empat Sektor Prioritas Anggaran
APBD 2025 akan difokuskan pada empat sektor utama, yakni:
- Belanja Operasi sebesar Rp22,813 triliun, yang mencakup kebutuhan operasional pemerintah dan layanan publik.
- Belanja Modal sebesar Rp1,609 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
- Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp229,65 miliar untuk kebutuhan darurat.
- Belanja Transfer sebesar Rp5,006 triliun untuk mendukung kabupaten/kota.
Program Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan
Salah satu sorotan penting dalam APBD 2025 adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Program ini akan menjadi tulang punggung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Jawa Timur,” ujar Yordan.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi prioritas. DPRD Jatim mendorong agar alokasi anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan (BPOPP) minimal sama seperti tahun 2024 guna memperluas penerima manfaat.
Rasionalisasi Belanja Pegawai
Banggar juga menyoroti pentingnya rasionalisasi belanja pegawai, terutama dengan adanya formasi baru ASN dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Hasil rasionalisasi ini diharapkan dapat dialihkan untuk memperkuat pelayanan publik di sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal Jawa Timur, sehingga pelayanan publik bisa lebih optimal,” tambah Yordan.
DPRD Jatim berharap rancangan APBD 2025 ini dapat menjawab tantangan pembangunan di Jawa Timur. Dengan prioritas pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, pemerintah provinsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta menekan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal yang penting menuju pengesahan APBD 2025. Semua pihak diharapkan bersinergi untuk memastikan pembangunan Jawa Timur tetap berkelanjutan meski menghadapi defisit anggaran. (geh*)
