Bojonegoro, Bhirawa
Pemkab Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna mengantisipasi potensi konflik dan kerawanan sosial menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Rapat berlangsung Kamis (11/12) di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan ini diikuti sekitar 140 peserta, meliputi unsur Forkopimda, Forpimca dari seluruh kecamatan, OPD terkait, tokoh masyarakat, serta lembaga vertikal seperti Polri, TNI, Kemenag, dan instansi pendukung lainnya.
Hadir memberikan arahan antara lain Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Kapolres AKBP Afrian Satya Permadi, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, perwakilan Kodim 0813, dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Bupati Setyo Wahono dalam arahannya menekankan bahwa dinamika dan tantangan menjelang akhir tahun selalu berubah. Salah satu hal yang perlu diantisipasi tahun ini adalah pemberlakuan diskon 20 persen tarif kereta api oleh KAI mulai 12 Desember 2025, yang dinilai dapat meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan.
“Pastikan posko responsif terhadap laporan masyarakat. Perkuat posko terpadu pengamanan Nataru serta Posko Siaga Bencana. Kita harus menjaga keamanan, ketertiban, dan memastikan tempat ibadah aman sebagai wujud toleransi bersama,” tegas Bupati.
Kepala Bakesbangpol Bojonegoro, Mahmudi, S.Sos., MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa intensitas aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat tajam menjelang Nataru. Menurutnya, keramaian di pusat aktivitas warga dan tingginya mobilitas berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun kerawanan sosial.
“Keramaian di pusat aktivitas warga dan mobilitas yang tinggi berpotensi memunculkan gangguan keamanan maupun kerawanan sosial. Karena itu diperlukan kewaspadaan dan sinergi semua pihak,” ujarnya.
Mahmudi juga menyoroti data BNPB yang mencatat 2.942 kejadian bencana di Indonesia sepanjang Januari–November 2025. Hujan ekstrem, angin kencang, banjir, dan tanah longsor menjadi ancaman yang harus diwaspadai pada periode ini. “Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam maupun kondisi sosial menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakor Nasional bersama Menteri Dalam Negeri pada 1 Desember 2025.
Selain mengantisipasi kepadatan arus mudik, peningkatan aktivitas diperkirakan terjadi di tempat ibadah, pusat keramaian, jalur wisata, dan kawasan publik lainnya. Pada waktu yang sama, Bojonegoro memasuki periode rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Para narasumber dalam rapat juga memaparkan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi yang meliputi kesiapan aparat, pengawasan kegiatan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan. Instruksi peningkatan patroli dan optimalisasi komunikasi antar lembaga turut menjadi penekanan.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sehingga pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Bojonegoro. bas.wwn