DPRD Kota Malang, Bhirawa
Kabar burung adanya wacana Pemerintah Kota Malang untuk menurunkan besaran insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam APBD tahun 2026 mendapat perlawanan dari DPRD Kota Malang.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, menyebut sangat Ironis jika sampai kebijakan tersebut diterapkan. Menurut Suyadi, menyatakan selama tiga tahun terakhir insentif guru PAUD telah berjalan stabil di angka Rp750 ribu per orang per bulan.
Namun, berdasarkan informasi awal dari pembahasan anggaran, insentif tersebut diperkirakan akan turun menjadi Rp600 ribu. Ia sangat mesayangkan, karena guru PAUD adalah garda terdepan pendidikan anak usia dini.
“Mereka sudah lama terpinggirkan, dan penurunan insentif ini justru memperkuat ketidakadilan itu,” ujar Suyadi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (13/10) kemarin.
Suyadi menyebut bahwa kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat penghargaan terhadap tenaga pendidik. Apalagi Pemerintah Kota Malang sebelumnya menerima penghargaan atas kepeduliannya terhadap sektor pendidikan.
Menurut dia jika tidak bisa menaikkan minimal dipertahankan. “Jangan sampai semangat para pendidik PAUD melemah karena kebijakan yang tidak berpihak,” tegasnya.
Suyadi mempersoalkan potensi pengalihan anggaran ke program lain, seperti dana RT, yang dinilai jauh lebih besar nilainya, karena anggaran insentif guru PAUD hanya sekitar Rp12 miliar, sedangkan program dana RT mencapai Rp260 miliar.
Program Rp.50 Juta untuk RT itu menurut dia sangat bagus, tapi jangan sampai kesejahteraan guru PAUD dikorbankan. “Ini soal prioritas dan keberpihakan anggaran,” tambahnya.
Dia berharap Pemerintah Kota Malang dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan tetap memberikan penghargaan yang layak bagi para pendidik PAUD.
Karena tandas Suyadi guru PAUD adalah bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. “Sudah selayaknya mereka mendapat perhatian khusus,” pungkas Suyadi. [mut.dre]