“Penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan,”
Jakarta, Bhirawa
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul meminta agar tidak ada yang membangun narasi menyesatkan soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena keputusan anggaran itu sudah disepakati seluruh fraksi partai politik dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dia mengatakan bahwa tudingan adanya pemotongan dana pendidikan untuk membiayai program tersebut tidak berdasar. Menurut dia, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi anggaran pendidikan maupun program MBG, dilakukan secara kolektif antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI.
“Penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan,” kata Rahul di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat asupan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Untuk itu, dia menilai polemik soal anggaran MBG itu tidak perlu terus digiring menjadi isu politik yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Menurut dia, fokus yang harus dilakukan adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
“Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama. Jangan membangun narasi yang membuat masyarakat ragu terhadap program untuk generasi bangsa,” kata dia
Dia juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG diharapkan melibatkan pelaku usaha lokal sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, dia pun berkomitmen untuk menjaga akurasi informasi publik serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat. [ant.kt]
