“ Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat “
Jakarta, Bhirawa
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya verifikasi terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang agar penyalurannya tepat sasaran, terutama di tengah tekanan kondisi inflasi.
“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat, bahkan di hal lain menjadi dana mengendap di bank,” kata Selly dikutip di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, proses verifikasi dan validasi data penerima bansos tidak boleh dipisahkan dari penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran maupun hambatan dalam pencairan.
“Desakan inflasi saat ini, maka penyaluran bansos dengan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos jangan dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus mempunyai otoritas memverifikasi dan memvalidasi sebelum diterbitkannya penerima manfaat kepada Bank Himbara,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Selly pun menekankan perlunya penguatan peran Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai ujung tombak penyaluran bansos. Ia menyebut Kemensos tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga perlu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat secara utuh dan tanpa penyimpangan.
Selain itu ia menilai penguatan juga perlu dilakukan pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta tenaga pendamping di lapangan agar memiliki kewenangan yang cukup dalam proses verifikasi dan pengawasan.
Dia memandang penyaluran bansos harus mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak tekanan ekonomi, bukan hanya bersifat administratif semata. Oleh karena itu, lanjut dia, verifikasi yang akurat menjadi kunci dalam menjaga efektivitas bansos sebagai instrumen perlindungan sosial.
Berikutnya Selly juga mengingatkan adanya potensi permasalahan di lapangan yang perlu dimitigasi, seperti penerima bansos yang berulang hingga dana bantuan yang mengendap di rekening akibat kendala administratif. Selain itu ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembaruan data agar penyaluran bansos semakin transparan dan akuntabel.
“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” ujar Selly.
Selly menambahkan pembenahan tata kelola bansos perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari verifikasi data hingga pengawasan distribusi di lapangan.
“Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan,” kata Selly. [ant.kt]
