Anggota DPD RI. Aanya Rina Casmayanti
DPD RI Jakarta. Bhirawa.
Anggota DPD RI. Aanya Rina Casmayanti menilai keputusan Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia merupakan langkah antisipatif yang wajar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.
Menurut Teh Aanya, situasi keamanan internasional yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, menuntut kesiapsiagaan negara untuk menjaga stabilitas nasional.
“Langkah Panglima TNI harus dilihat sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat, tetapi sebagai langkah preventif agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Aanya di Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Ia menilai, keputusan meningkatkan status siaga merupakan bagian dari manajemen keamanan negara yang responsif terhadap perkembangan global yang tidak menentu.
Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang menjadi perhatian dunia karena berpotensi memicu instabilitas regional yang lebih luas.
Menurut Teh Aanya, dampak konflik tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bisa merembet ke sektor ekonomi, energi, hingga keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.
Karena itu, ia menilai instruksi Panglima TNI yang meminta peningkatan patroli di objek vital nasional, penguatan sistem pertahanan udara, serta pemantauan situasi internasional merupakan langkah yang tepat.
“Objek vital seperti bandara, pelabuhan, jaringan listrik, dan pusat transportasi memang harus mendapat perhatian khusus. Stabilitas di sektor-sektor ini sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” jelasnya.
Teh Aanya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi situasi global yang dinamis, terutama antara TNI, kementerian terkait, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta para atase pertahanan untuk memantau perkembangan situasi di negara-negara konflik dan menyiapkan skenario evakuasi bagi warga negara Indonesia jika diperlukan.
“Perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas utama. Negara harus memastikan setiap warga negara yang berada di wilayah konflik memiliki akses perlindungan dan jalur evakuasi yang jelas,” katanya.
Lebih jauh, Teh Aanya menilai kesiapsiagaan militer juga perlu diiringi dengan penguatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menurutnya memiliki posisi strategis untuk mendorong deeskalasi konflik melalui jalur diplomasi.
“Kita berharap pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai di forum internasional. Indonesia memiliki tradisi kuat dalam mendorong penyelesaian konflik secara dialogis,” ujar Teh Aanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi peningkatan status siaga secara berlebihan, karena langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme normal dalam menjaga keamanan nasional.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa negara siap menghadapi segala kemungkinan, sekaligus tetap menjaga stabilitas dan ketenangan di dalam negeri,” pungkasnya. (ira.hel).
