Purwokerto, Bhirawa
Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai penerapan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah dapat membantu meningkatkan efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi, tanpa mengganggu kinerja aparatur.
“DPD RI mendukung upaya pemerintah untuk mengefektifkan kerja sekaligus merespons dinamika perkembangan global yang berdampak kepada kita, terutama di sektor energi,” kata Abdul Kholik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Menurut dia, kebijakan WFH dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan konsumsi energi, seiring meningkatnya tantangan global yang berimbas pada sektor tersebut.
Ia mengatakan pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah, dapat menerapkan kebijakan WFH secara fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Pilihan harinya tidak harus hari tertentu seperti Jumat, bisa saja di tengah pekan seperti Rabu atau hari lain yang dianggap paling tepat oleh daerah,” katanya.
Senator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu menilai fleksibilitas tersebut penting agar efektivitas kerja tetap terjaga, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebijakan sesuai kondisi setempat.
Ia mencontohkan penerapan WFH di Jawa Barat yang dilakukan pada hari tertentu di tengah pekan dan dinilai mampu memberikan penghematan energi yang signifikan tanpa menurunkan kinerja.
“Di Jawa Barat sudah menerapkan, kalau tidak salah hari Rabu, dan menurut saya ada penghematan yang signifikan serta kinerja tidak terganggu,” katanya.
Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di daerah.
“Kita akan melihat untuk Jawa Tengah seperti apa, nanti kita evaluasi pada tahapan berikutnya. Kalau memang itu positif, kita lanjutkan. Kalau memang ada masalah, kita perbaiki,” katanya.
Kholik mengharapkan kebijakan WFH dapat menjadi bagian dari langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.[ant.kt]
