Tulungagung, Bhirawa
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, mengajak pelaku UMKM di Tulunggaung untuk mengakses permodalan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) di PT BPR Jatim.
Ia menyebut program penyaluran kredit yang diselenggarakan Pemprov Jatim itu memberikan pembayaran bunga yang rendah, yakni hanya 3 persen saja.
“Dengan mengakses permodalan Prokesra, UMKM diharapkan bisa terus berkembang di tengah krisis global,” ujar Erma usai kegiatan sosialisasi akses permodalan untuk UMKM di Tulungagung, Minggu (21/9/2025) sore.
Ia menyebut saat ini kondisi ekonomi belum baik-baik saja. Terlebih sudah banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dengan penguatan UMKM nanti bisa menyerap yang terkena PHK. Memang pilar untuk keluar dari krisis saat ini adalah UMKM yang bisa menyerap banyak tenaga kerja,” paparnya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPC PDIP Tulungagung ini membeberkan target pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2026 mendatang sebesar 6 persen. Meningkat dari pertumbuhan ekonomi saat ini yang 5 persen.
“Karena itu, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang 5 persen sekian tersebut tentunya harus ada gerakan meningkatkan geliat ekonomi di bawah. Yang paling utama UMKM,” paparnya lagi.
Ia membeberkan Prokesra menawarkan kredit dengan pembayaran bunga hanya 3 persen. Lebih rendah dari program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang mencapai 6 persen.
“Prokesra ini sebenarnya sudah sejak tahun 2022. Pemprov Jatim memberikan subsidi 9,5 persen kepada pelaku UMKM sehingga ketemunya (bunga) 3 persen,” terangnya.
Selanjutnya, Erma menyatakan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Jatim tahun 2025 sudah digelontorkan lagi dana modal kerja ke PT BPR Jatim untuk permodalan UMKM. Besarannya mencapai Rp 300 miliar.
“Memang BPR Jatim ini ditugaskan 90 persennya untuk permodalan UMKM. Lain dengan Bank Jatim yang untuk konsumtif dan PAD,” tuturnya.
Hadir pula dalam kegiatan sosialisasi itu Pimpinan PT BPR Jatim Cabang Tulungagung, Farida. Ia menjelaskan tentang Prokesra yang dapat segera diakses oleh para pelaku usaha UMKM. (wed.dre)