DPRD Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan Jawa Timur dipastikan mendapatkan tambahan anggaran dalam P APBD 2024 sebesar Rp 461 miliar, menjadi OPD dengan tambahan anggaran terbesar dari dari 18 mitra Kerja komisi E DPRD Jawa Timur.
Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Suwandy Firdaus menjelaskan tambahan dalam P-APBD 2024 untuk Dinas Pendidikan jatim ini tercatat paling besar dibanding OPD lainnya. Menurut Suwandy penambahan ini sudah ada peruntukannya untuk melengkapi kebutuhan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“BPOPP selalu menjadi isu penting dalam setiap pembahasan APBD, karena besarnya beban anggaran yang harus ditanggung dalam APBD Provinsi Jawa Timur,” tutur Suwandy dalam laporan Komisi E tentang P-APBD Jatim 2024, kemarin.
Penganggaran BPOPP tingkat SMA/SMK ini, lanjut Suwandy memang menjadi salah satu komposisi anggaran yang terbesar di APBD Provinsi Jawa Timur dan harus selalu ditambah di anggaran perubahan.
Menurutnya, jika siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta yang berjumlah 1.312.682 orang diberikan BPOPP selama 12 bulan atau satu tahun, membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp1.844.033.700.000.
“Oleh karena itu, Komisi E merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menerapkan pola pemberian BPOPP berbasis kelembagaan, bukan lagi berbasis jumlah peserta didik,” cetus politisi NasDem ini.
Menurut Suwandy, hal ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi semua satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus´di Provinsi Jawa Timur.
Mengingat kebijakan BPOPP berbasis jumlah peserta didik ini telah berakibat pemberian BPOPP setiap tahun selalu tidak sampai 12 bulan.
Sejauh ini, dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan selama 6 bulan dan di P-APBD Tahun Anggaran 2024 ditambah 3 bulan, sehingga hanya 9 bulan, baik untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta.
“Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK, SLB di akhir tahun masa jabatan Anggota DPRD Jatim, Komisi E merekomendasikan untuk memberikan BPOPP selama 12 bulan dalam P-APBD dengan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 461.008.425.000,” tegasnya.
Dengan bertambahnya anggaran di Dinas Pendidikan Jatim ini memecahkan rekor Belanja Daerah terbesar dibanding OPD lainnya.
Sebelumnya, di APBD murni 2024, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi Rp8,93 triliun. Setelah dilakukan tambahan melalui P-APBD 2024, maka Anggaran Dinas Pendikan Jatim tahun ini mencapai Rp9,55 triliun.
Sementara itu, usulan dari Komisi E ini langsung ditanggapi oleh Badan Anggaran DPRD Jatim. Dapat dipastikan dalam Perubahan APBD Jatim 2024 ini, mitra kerja Komisi E mendapatkan tambahan alokasi tertinggi.
“OPD Mitra Komisi E nantinya direncanakan mendapatkan penambahan alokasi belanja sebesar Rp468.053.425.000, termasuk didalamnya untuk BPOPP,” sebut Basuki Babussalam selaku anggota Banggar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyebut Perubahan APBD Jatim 2024 dapat tambahan anggaran kisaran Rp620 miliar untuk memenuhi kekurangan anggaran untuk penguatan program program yang membutuhkan support anggaran.
“Di APBD Murni 2024 kita dapat alokasi anggaran sebesar 8.933.377.873.527. Sedangkan dalam P-APBD berubah menjadi 9.554.223.274.3993 atau bertambah 620.845.400.866,” ujar Aries Agung Paewai Kadis Pendidikan Jatim usai hearing dengan Komisi E DPRD Jatim. [geh.gat]
