Oleh :
M. Syaprin Zahidi, M.A.
Dosen Pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Beberapa waktu lalu di Indonesia terjadi demo buruh tekstil yang sangat masif. Hal tersebut terjadi karena mereka menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pabriknya. Sebenarnya kondisi ini sudah diprediksi akan terjadi hal tersebut didasari oleh beberapa fakta yang muncul antara lain Sejumlah perusahaan tekstil di Indonesia tumbang dan terpaksa menutup usahanya. Mereka juga melakukan berbagai langkah efisiensi akibat penurunan produksi yang signifikan.
Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara terdapat 6 pabrik tekstil, PT S Dupantex, PT Alenatex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel yang telah gulung tikar dan menyebabkan lebih dari 11 ribu pekerja mengalami PHK. Sementara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat bahkan mencatat sudah ada 22 pabrik yang tutup di daerah Jawa Barat.
Ini bagaikan kiamat besar bagi Industri tekstil Indonesia hal tersebut ternyata berdasarkan analisis yang muncul karena pabrik-pabrik tersebut tidak kuat bersaing dengan produk-produk tekstil dari China. Faktanya saat ini Indonesia dibanjiri oleh produk-produk kain dari China yang dijual dengan harga dibawah pasaran. China juga disinyalir melakukan praktek dumping yang tentu saja membuat para pengusaha lokal kewalahan untuk menghadapi penetrasi pasar kain oleh China.
Lalu pertanyaannya kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain terdapat mafia impor di Indonesia yang memiliki kepentingan untuk mengimpor produk kain dari China hal tersebut menurut penulis dapat diindikasikan dari semakin masifnya aktivitas importir yang dilakukan oleh beberapa oknum “pengusaha nakal” dari Indonesia ditambah lagi dengan lambannya pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk melindungi para pengusaha tekstil di Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dari lambannya kementerian keuangan dalam menerapkan kebijakan anti dumping. Sebenarnya kementerian keuangan sudah memiliki instrument berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) namun kedua regulasi ini sudah berakhir masa berlakunya pada tahun 2022 dan belum diperpanjang sampai saat ini.
Kondisi ini menurut penulis menjadi satu peringatan penting bagi pemerintahan terpilih berikutnya untuk tidak abai terhadap regulasi-regulasi yang seharusnya diterapkan untuk melindungi para pengusaha tekstil. Ada sindiran pedas yang dikatakan oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintahan saat ini yaitu Rachmat Gobel yang mengatakan tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi nasional. “Terutama tak hadirnya hati pada sebagian pengambil kebijakan di pemerintahan. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati hanya ada di mulut, tapi tak meresap di hati dan tak mewujud dalam amal perbuatan,”.
Hal ini menurut penulis juga cukup penting untuk diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo terutama terkait dengan hubungan ekonominya dengan China. Memang beberapa saat lalu Prabowo sempat berkunjung ke China untuk melakukan studi banding terkait kebijakan unggulannya yaitu makan siang gratis walaupun akhirnya direvisi menjadi makanan bergizi gratis namun penting juga bagi pemerintahan Prabowo untuk meninjau ulang beberapa kerja sama perdagangan dengan China yang berpotensi merugikan para pengusaha lokal Indonesia.
Hal ini pernah penulis jabarkan dalam tulisan penulis di Taipei Times dengan judul “Indonesian SMEs under threat”. Memang harus diakui hubungan Indonesia dengan China sangat erat secara ekonomi namun jangan sampai malah ujungnya hanya menimbulkan kerugian bagi para pengusaha lokal karena beberapa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung malah menguntungkan bagi produk-produk yang berasal dari China.
————- *** —————-
