Kota Malang, Bhirawa
Persoalan bangsa yang semakin pelik harus mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat kampus. Maka Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, mengajak masyarakat dan para intelektual kampus ikut menyuarakan persoalan bangsa. Urbaningrum Mimbar Akademis bertajuk Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab digelar UB Coffe, Kamis (26/9)kemarin.
Menurut Anas , obrolan ala kampus sekarang agak terdesak dengan obrolan – obrolan Non kampus yang lupa dengan substansinya. Padahal sebetulnya menjaga perbincangan publik yang sehat dan substantif sangat diperlukan.
“Mahaiswa dan inteletual kampus jangan bisu, tetapi harus lantang bersuara untuk menyehatkan cara berfikir bangsa. Suasana seperti itu sehatnya kalau datang dari lingkungan kampus. Karena kampus itu harus nyambung dengan dinamika kehidupan sosial, kehidupan politik,” papar Anas.
Jadi, tandas Anas, kalau narasi besar di kampus bisa nyambung dengan baik dan mempengaruhi dinamika pemikiran bangsa. Itu yang akan menyehatkan cara berfikir bangsa Indonesia. Sayangnya dalam beberapa tahun belakangan, secara umum kampus agak bisu. Namun akhir – akhir ini pembisuan itu mulai mencair dan kampus kembali berbicara.
“Kenapa bisu, sebetulnya bukan ingin membisu. Cenderung bisu itu karena kampus termasuk yang percaya bahwa Indonesia ini berjalan baik-baik saja. Karena beranggapan negara telah diurus oleh orang-orang baik pasti baik,” sambungnya.
Padahal seharusnya kampus itu tidak boleh bisu dalam keadaan apapun. Ini adalah bagian dari proses menempatkan diri dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Poinnya, tandas Anas, dalam keadaan apapun kampus itu adalah salah satu entitas yang mesti terus terjaga, terlibat dan senang tiasa bersuara untuk mengingatkan. Itu tugasnya kampus. Karena kampus tidak boleh terlalu khusnudzon.
Sebenarnya, tegas Anas, perbincangan semacam ini adalah untuk menjaga kewarasan berfikir publik. ”Karena publik memang harus diajak untuk terbiasa ngomong politik. Karena ngomong politik itu intinya ngomong kepentingan publik,” timpalnya.
Kalau kepentingan publik diserahkan kepada petugas negara atau petugas pemerintah. Kadang-kadang ketika mengimplementasikan kepentingan publik ada jaraknya dengan kepentingan publik yang sesungguhnya. [mut.fen]
