Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari.
Jombang, Bhirawa.
Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari berpendapat, problematika besarnya biaya politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung lebih tepat diselesaikan dengan cara penindakan politik uang, ketimbang kemudian membuat format Pilkada dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu disampaikan Mukari, Selasa (13/01) menyoroti adanya wacana yang dihembuskan sejumlah partai politik (parpol) tentang Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Mengakui problem Pilkada langsung tidak berarti Pilkada (oleh) DPRD adalah obat. Jika akar masalahnya biaya politik dan korupsi, terapi paling tepat adalah membenahi pembiayaan politik dan tata kelola partai, transparansi dana kampanye, audit ketat, penindakan politik uang, pendanaan partai yang sehat, serta demokrasi internal dan kaderisasi,” papar Mukari menyampaikan.
“Tanpa ‘reform’ itu, memindahkan pemilihan ke DPRD hanya mengganti panggung, bukan menyelesaikan penyakit. Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya sederhana. Apakah kita ingin kepala daerah lebih takut pada warga, atau lebih takut pada kalkulator fraksi?,” ulas Mukari.
Mukari mengatakan, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD sering dikemas dengan argumen efisiensi, menghemat anggaran, menekan konflik, dan terutama menurunkan biaya politik agar korupsi mereda.
Namun menurutnya, dalam kacamata sosiologi politik, hal ini bukan sekadar perubahan teknis ‘langsung vs tidak langsung’, namun Ini adalah pergeseran pusat legitimasi kekuasaan dari arena warga yang luas menuju arena elit yang sempit.
“Aturan main pemilihan adalah institusi. Ketika institusi berubah, insentif aktor berubah, dan arah demokrasi lokal ikut bergeser,” ujar Mukari.
Dalam pandangan Mukari, Pilkada langsung memaksa kandidat berkompetisi di ‘pasar politik’ yang luas dengan jutaan pemilih, opini publik, organisasi sosial, dan kerja-kerja persuasi.
“Pasar ini tidak suci. Politik uang dan polarisasi bisa terjad. Tetapi ia menyediakan mekanisme kontrol vertikal. Pemilih dapat menghukum lewat kotak suara,” ujarnya lagi.
“Ketika pemilihan dipindahkan ke DPRD, pasar dukungan menyempit drastis. Kontestasi bergeser dari kompetisi massa menjadi negosiasi elit. Fraksi, pengurus partai, jejaring sponsor, dan broker politik. Dalam struktur seperti ini, kandidat rasional akan lebih fokus ‘mengamankan’ dukungan elit ketimbang membangun kontrak sosial dengan warga,” imbuh Mukari.
Di sinilah menurut Mukari, klaim ‘menghemat biaya’ dalam format Pilkada dipilih oleh DPRD harus diuji.
Mukari menilai, biaya politik jarang hilang dan lebih sering berpindah bentuk.
“Spanduk, rapat umum, dan logistik kampanye mungkin berkurang, tetapi biaya bisa berpindah ke ruang belakang. Lobi elit, transaksi dukungan, dan konsolidasi koalisi,” ulasnya.
Hal tersebut kata Mukari, karena dalam format Pilkada dipilih oleh DPRD, jumlah pemilihnya sedikit tetapi menentukan, sehingga nilai dukungan menjadi ‘mahal’.
“Risiko yang muncul bukan sekadar biaya tinggi, melainkan biaya yang makin sulit diawasi publik. Dalam bahasa ekonomi politik, ini bukan pengurangan biaya, ini relokasi biaya ke arena yang lebih eksklusif,” tandasnya lagi.
Mukari menyampaikan, konsep ‘principal–agen’t’ membantu menjelaskan bahaya yang dapat terjadi jika Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Rakyat sebagai ‘principal’ memberi mandat kepada kepala daerah sebagai ‘agent’. Pilkada langsung memang tidak otomatis membuat ‘agent’ patuh, tetapi memberi principal alat disiplin yang kuat,” tegasnya.
Dikatakannya, jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka hubungan menjadi berlapis, DPRD dan partai politik menjadi agen perantara dengan kepentingannya sendiri.
“Akibatnya, loyalitas kepala daerah berisiko bergeser. Lebih takut pada rapat fraksi daripada kritik warga. Kebijakan dapat menjadi komoditas untuk menjaga dukungan, dari posisi hingga prioritas anggaran,” pungkas Mukari.(rif.hel)