Pasangan Mundjidah – Sumrambah saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilbup Jombang 2024 ke Kantor KPU Jombang beberapa waktu yang lalu.
Jombang, Bhirawa.
Akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari menilai, duet Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018 – 2023, Hj Mundjidah Wahab – Sumrambah merupakan sosok yang bersih saat memimpin Kabupaten Jombang dan tidak memiliki catatan kasus hukum terkait kasus korupsi.
Kini keduanya kembali berduet pada kontestasi pemilihan bupati (pilbup) Jombang 2024.
Hal yang sama juga diutarakan oleh mantan kepala desa di Kabupaten Jombang.
Akademisi Undar Jombang, Mukari mengatakan, ada beberapa catatan positif terkait kinerja Mundjidah – Sumrambah saat menjabat Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
“Selain pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal hingga terciptanya suasana harmonis, keduanya juga tercatat sebagai sosok pemimpin yang bersih,” tutur Mukari, Jumat (18/10).
Mukari beranggapan bahwa Mundjidah – Sumrambah merupakan pemimpin-pemimpin yang bersih.
“Indikatornya gampang, karena beliau tidak pernah berurusan dengan hukum, (terutama) yang berkaitan dengan korupsi, katakanlah begitu,” ujar Mukari.
Lebih lanjut Mukari menyebut memang ada suara-suara miring terhadap sosok Mundjidah – Sumrambah. Namun, lanjut dia, hal itu merupakan situasi yang biasa yang dihadapi setiap pemimpin.
Pendapat Dosen Ilmu Sosial Politik Undar Jombang itu seirama dengan catatan penghargaan atau apresiasi yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada periode 2018 – 2023.
“Selama dipimpin Mundjidah – Sumrambah, Pemkab Jombang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, pada 2018,” kata Mukari.
“Penghargaan itu diterima atas perolehan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang,” terang dia.
Mukari menegaskan, opini WTP kembali diperoleh pada tahun berikutnya. Pada 2019, Pemkab Jombang mendapat penilaian Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur.
Kemudian pada 2020, meraih Opini WTP dari PBPK-RI, serta dari Kementerian Keuangan RI. Lalu, apresiasi dan penghargaan WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah Pusat.
“Dan pada 7 Mei 2021, opini WTP diperoleh dari BPK-RI Perwakilan Jawa Timur, kemudian pada 29 Oktober 2021 memperoleh apresiasi dari Menteri Keuangan RI, merujuk pada penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan,” beber Mukari.
Sementara itu, komunitas purna bhakti kepala desa, lurah seluruh Indonesia (Kompakdesi) Kabupaten Jombang, mengajak masyarakat agar lebih teliti mendukung pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jombang pada 27 November 2024 nanti.
Ketua Kompakdesi Jombang Arif Afandi mengatakan, memilih calon pemimpin terbaik berdasarkan kemampuan, program kerja, dan komitmennya terhadap kepentingan rakyat adalah langkah yang bijak.
Menurut Arif Afandi, sosok pemimpin itu ada pada pasangan Mundjidah – Sumrambah, pasangan calon bupati-wakil bupati Jombang nomor urut 1, pada Pilkada Jombang 2024.
Setidaknya menurut dia, ada 9 dasar atau alasan sehingga dirinya mendukung dan memenangkan pasangan Mundjidah – Sumrambah pada Pilkada Jombang 2024.
“Ada 9 poin yang kita simpulkan dan itu ada pada diri paslon Mundjidah – Sumrambah. Baik itu pada kualitas individu dan kepemimpinan yang sudah mereka jalankan periode 2018 – 2023,” beber Arif Afandi yang merupakan mantan Kepala Desa Watugaluh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut.
“Adanya kombinasi pengalaman, komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, dan visi pembangunan yang inklusif, Mundjidah Wahab dan Sumrambah menjadi pilihan yang sangat tepat dan kuat untuk melanjutkan pembangunan Jombang di masa depan,” pungkasnya.(rif.hel)
