Gresik, Bhirawa – Realisasi APBD Kabupaten Gresik 2026 hingga 30 September baru mencapai 61,68 persen atau Rp2,05 triliun dari total anggaran sekitar Rp3,32 triliun. Dengan sisa waktu tiga bulan, masih terdapat sekitar Rp1,28 triliun belanja yang belum terealisasi.
Realisasi pendapatan juga baru mencapai 77,36 persen atau Rp2,48 triliun dari target Rp3,20 triliun. Artinya, masih ada kekurangan Rp725,06 miliar.
Capaian tersebut dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait evaluasi APBD triwulan III 2026.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, tidak banyak persoalan baru dalam evaluasi tersebut. Namun, pemerintah daerah harus memastikan seluruh program belanja selesai sebelum 31 Desember 2026.
“Yang terpenting adalah bagaimana belanja-belanja, nanti bisa dilaksanakan. Waktunya sudah mepet, tinggal tiga bulan,” ujar Mujid.
Serapan terendah terlihat pada belanja modal, yakni Rp119,05 miliar atau 40,44 persen dari anggaran Rp294,37 miliar. Belanja modal gedung dan bangunan baru terealisasi 11,41 persen, sedangkan belanja modal tanah hanya 0,20 persen.
Belanja barang dan jasa baru terserap 58,84 persen, dari pagu Rp1,11 triliun. Belanja hibah mencapai 34,87 persen, atau Rp88,47 miliar dari anggaran Rp253,77 miliar. Sementara bantuan sosial baru 22,26 persen, dari total Rp9,50 miliar. Sejumlah pekerjaan kontraktual, termasuk belanja modal serta barang dan jasa, telah berproses. Meminta pemerintah memastikan pekerjaan dan administrasinya, selesai sesuai ketentuan agar tidak menghambat realisasi anggaran.
“Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp1,18 triliun atau 72,75 persen dari target Rp1,62 triliun. Kekurangannya Rp441,91 miliar. Retribusi daerah menjadi salah satu pos yang perlu dikejar karena baru terealisasi 56,66 persen atau Rp231,56 miliar dari target Rp408,66 miliar. Sementara pajak daerah mencapai 77,59 persen atau Rp865,51 miliar,” ungkapnya.
Dengan potensi tidak tercapainya target pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendorong Komisi II DPRD, segera menggelar rapat dengan OPD penghasil pendapatan.
“Setelah ini kami berharap komisi-komisi, terutama Komisi II. Melakukan rapat dengan mitra penghasil pendapatan, untuk mendorong agar target-target yang sudah disampaikan dalam rapat kemarin bisa terpenuhi,” katanya.
Meski begitu, DPRD tetap optimistis seluruh program pembangunan 2026. Dapat dibiayai hingga akhir tahun, tetapi mengingatkan agar tidak ada utang yang membebani APBD 2027.
“Kami optimistis pada 2026, semua rencana program pembangunan bisa terbiayai. Tidak sampai pada 2027, kita meninggalkan utang,” tegas Mujid.
Dengan waktu yang terbatas, Pemkab Gresik dituntut mempercepat belanja, menjaga kualitas dan akuntabilitas pekerjaan, serta mengejar target pendapatan. DPRD akan mengawasi, agar percepatan tidak menimbulkan persoalan pembiayaan maupun mempersempit ruang fiskal daerah. [kim.kt]
