DPRD Surabaya, Bhirawa. – Keluhan terkait ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10/2026).
Sejumlah warga mengaku terkejut karena masuk dalam kategori desil tinggi, meski kondisi ekonomi mereka dinilai jauh dari kategori mampu.
Salah satunya disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku kaget setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam Desil 9. Padahal, sehari-hari ia masih tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.
“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi dalam reses.
Menurut Erna, status desil yang tinggi membuat dirinya khawatir terhadap masa depan anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan jauh di bawah upah minimum.
“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.
Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku kerap menerima keluhan serupa dari warga. Ia menilai masih terdapat data kesejahteraan yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. Menurutnya, dalam kegiatan reses banyak warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.
Meski demikian, Sadeli menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak bisa langsung menyimpulkan adanya kesalahan pada sistem maupun pihak tertentu.
“Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa status desilnya tidak sesuai. Selanjutnya, warga dapat mendapatkan pendampingan dalam proses penyanggahan data melalui mekanisme yang tersedia.
“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, masih banyak warga yang belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.
Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. [dre.hel]
