RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1 Triliun, PDIP Soroti Belanja Modal dan Pinjaman Rp200 Miliar

DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti ruang fiskal Pemprov Jatim yang semakin terbatas dalam RAPBD 2027. Dengan pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,408 triliun dan belanja Rp27,423 triliun, APBD 2027 menghadapi defisit sekitar Rp1,016 triliun yang ditutup melalui pembiayaan.

Fraksi PDIP menilai kondisi tersebut membuat kualitas belanja, ketepatan sasaran program dan risiko pembiayaan perlu diuji lebih mendalam. Terlebih, belanja daerah 2027 disebut turun sekitar 8,2 persen dibanding Perubahan APBD 2026.

Pemandangan Umum Fraksi PDIP disampaikan juru bicara Martin Hamonangan, SH, MH, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).

Menurut PDIP, RAPBD 2027 tidak cukup dinilai dari terpenuhinya ketentuan administratif. Setiap rupiah anggaran harus dapat ditelusuri dari perencanaan, program, penerima manfaat hingga hasil yang dihasilkan.

Belanja Modal Turun

Salah satu perhatian PDIP adalah belanja modal yang dirancang sebesar Rp1,679 triliun atau sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.

Fraksi PDIP meminta penurunan tersebut tidak sampai mengurangi kemampuan Pemprov Jatim dalam membangun infrastruktur dan memperkuat pelayanan dasar.

“Apakah perubahan struktur belanja tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan dasar dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” demikian pertanyaan Fraksi PDIP.

PDIP menilai keterbatasan ruang fiskal justru menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas. Program dengan kinerja rendah, serapan tidak optimal atau target yang belum tercapai perlu dievaluasi.

Sebaliknya, program yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat perlu mendapatkan perhatian memadai.

SiLPA Rp1,5 Triliun Jadi Perhatian

PDIP juga mencermati penggunaan estimasi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun sebagai sumber penerimaan pembiayaan RAPBD 2027.

Fraksi meminta Pemprov menjelaskan dasar perhitungan angka tersebut serta komponen apa yang paling besar membentuk SiLPA.

Pertanyaan ini dinilai penting karena pembiayaan RAPBD 2027 bergantung pada realisasi SiLPA tersebut.

“Jangan sampai keberlangsungan program Tahun 2027 terlalu bergantung pada SiLPA yang pada akhirnya tidak terbentuk sesuai dengan asumsi,” tegas Martin.

Pinjaman Rp200 Miliar untuk Prokesra Harus Terukur

Sorotan lainnya menyasar pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendukung Program Kredit Sejahtera atau Prokesra.

PDIP memberikan apresiasi terhadap tujuan program yang diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Namun, fraksi meminta skema tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

PDIP meminta Pemprov menjelaskan kelompok sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, target penerima, pengendalian risiko kredit serta indikator keberhasilan program.

“Jangan sampai pembiayaan daerah hanya berhenti pada tersalurkannya dana, tetapi tidak dapat dibuktikan kontribusinya terhadap penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Martin.

DTSEN Harus Jadi Dasar Intervensi

Persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi perhatian.

PDIP menilai validitas data sangat menentukan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial hingga PBI JKN.

Fraksi mendorong pemadanan dan verifikasi DTSEN di seluruh kabupaten/kota disertai batas waktu, pendampingan dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Data tersebut, menurut PDIP, tidak boleh berhenti sebagai persyaratan administratif. DTSEN harus mampu menjawab siapa yang membutuhkan intervensi, bentuk intervensinya, perangkat daerah yang bertanggung jawab hingga hasil yang harus dicapai.

Dengan demikian, program pangan, air, sanitasi, listrik, kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Jatim Kerja dan Jatim Cerdas Diminta Ukur Dampak

PDIP juga menyoroti kualitas program ketenagakerjaan dan pendidikan.

Fraksi mengutip catatan Banggar mengenai TPT 3,42 persen pada Mei 2026, persoalan sektor informal dan pengangguran usia muda, serta rata-rata lama sekolah sekitar 8,39 tahun.

Karena itu, PDIP meminta program Jatim Kerja dan Jatim Cerdas tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau serapan anggaran.

Program ketenagakerjaan harus dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja, kualitas pekerjaan dan penguatan vokasi. Sementara sektor pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan akses, mutu dan pemerataan.

Aspirasi Reses Harus Bisa Dilacak

PDIP juga mendukung usulan agar pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dilakukan tagging dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

Namun, penandaan tersebut dinilai tidak cukup hanya mencantumkan usulan. Harus ada informasi mengenai lokasi, besaran anggaran, perangkat daerah pelaksana, status pelaksanaan hingga hasil yang diterima masyarakat.

Bagi PDIP, APBD 2027 pada akhirnya tidak cukup menjawab pertanyaan berapa anggarannya, tetapi juga harus mampu menjelaskan untuk siapa anggaran tersebut, persoalan apa yang diselesaikan, dan perubahan apa yang dihasilkan.

Fraksi PDIP menyatakan pembahasan RAPBD 2027 perlu diarahkan pada penguatan kesehatan fiskal, kredibilitas anggaran, efektivitas belanja, ketepatan sasaran serta transparansi dan pengendalian risiko. [geh.kt]