DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyoroti tajam struktur Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2027. Di tengah target pembangunan yang mengusung penguatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi berkualitas, belanja modal justru dirancang turun 22,3 persen menjadi sekitar Rp1,679 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan, dalam Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027, Kamis (24/9/2026).
Golkar meminta Pemprov Jatim menjelaskan bagaimana penurunan belanja modal tersebut tetap mampu menopang konektivitas, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Belanja modal turun 22,3 persen menjadi Rp1,679 triliun atau hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja,” demikian poin pertanyaan Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya.
Golkar juga menyoroti bahwa realisasi belanja modal 2025 disebut baru mencapai 92,47 persen. Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemprov menjelaskan komponen belanja yang masuk dalam perhitungan belanja infrastruktur pelayanan publik, terutama setelah adanya ketentuan mengenai porsi minimal infrastruktur pelayanan publik.
Kemiskinan Jadi Sorotan
Tak hanya infrastruktur, Golkar juga mempertanyakan efektivitas anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Dalam RAPBD 2027, pagu untuk sembilan prioritas Nawa Bhakti Satya disebut mencapai sekitar Rp4,403 triliun atau 16,01 persen dari total belanja daerah.
Namun, Fraksi Golkar meminta angka tersebut tidak berhenti pada besaran anggaran. Pemprov diminta membuka secara jelas lokasi program, penerima manfaat, output hingga outcome masing-masing program.
Pasalnya, berdasarkan data yang dicantumkan Golkar, kemiskinan Maret 2026 masih 9,06 persen, Gini Ratio 0,365, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 sebesar 3,42 persen.
“Mohon dijelaskan pemetaan pagu lokasi dan penerima manfaat, output serta outcome setiap prioritas agar dukungan anggaran dapat diukur terhadap target pembangunan tahun 2027,” kata Golkar dalam dokumennya.
PAD Rp17,7 Triliun Dinilai Masih Konservatif
Golkar juga mempertanyakan target pendapatan daerah 2027 sebesar Rp26,408 triliun. Angka tersebut disebut turun dibanding Perubahan APBD 2026 sebesar Rp26,495 triliun dan masih berada di bawah realisasi pendapatan 2025 yang mencapai Rp29,888 triliun.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 dipatok Rp17,707 triliun, hanya naik sekitar 0,4 persen dibanding Perubahan APBD 2026 dan masih di bawah realisasi PAD 2025 sebesar Rp18,444 triliun.
Fraksi Golkar meminta Pemprov menjelaskan dasar penghitungan setiap komponen PAD sekaligus potensi yang masih dapat dioptimalkan.
Terutama melalui digitalisasi, penagihan piutang, pemanfaatan aset daerah dan dividen BUMD, tanpa menambah beban masyarakat.
Pinjaman Rp200 Miliar ke BPR Jatim Dipertanyakan
Sorotan lain diarahkan pada kebijakan pembiayaan RAPBD 2027. Golkar mencatat adanya pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim untuk program Prokesra. Selain itu, terdapat dana cadangan Pilgub Rp275 miliar dan pembayaran pokok utang kepada PT SMI sekitar Rp9,177 miliar.
“Kami meminta penjelasan mengenai dasar hukum, studi kelayakan, skema pengembalian serta mekanisme pengendalian risiko atas pinjaman Rp200 miliar tersebut,” katanya.
Golkar juga mempertanyakan rencana penyertaan modal kepada PT BPR Jatim dan PT Jamkrida yang disebut telah memiliki dasar Perda Penyertaan Modal Daerah, tetapi belum dialokasikan mulai 2027.
Transfer Pusat Turun, Efisiensi Belanja Dipertanyakan
Fraksi Golkar juga menyoroti pendapatan transfer 2027 yang diproyeksikan Rp8,673 triliun, turun sekitar 1,7 persen dibanding P-APBD 2026 sebesar Rp8,827 triliun.
Golkar meminta kepastian apakah proyeksi tersebut telah direkonsiliasi dengan pemerintah pusat. Jika terjadi perubahan transfer, Pemprov juga diminta menjelaskan skenario belanja yang akan dilakukan.
Di sisi lain, total belanja daerah 2027 dirancang Rp27,423 triliun, turun 8,2 persen dibanding P-APBD 2026 sekitar Rp29,9 triliun.
Penurunan juga terjadi pada belanja barang dan jasa sekitar 11,8 persen serta belanja subsidi 41,8 persen.
Golkar meminta Pemprov menjelaskan program dan kegiatan apa saja yang dikurangi atau ditunda serta bagaimana efisiensi tersebut tetap menjamin pelayanan dasar masyarakat.
“Apakah jumlah tersebut murni hanya untuk program pendidikan bagi masyarakat umum, atau termasuk untuk belanja pendukung fungsi pendidikan,” demikian salah satu pertanyaan Golkar terkait alokasi pendidikan.
Dengan struktur tersebut, Fraksi Golkar menegaskan pembahasan RAPBD 2027 perlu memastikan setiap alokasi anggaran memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan, penerima manfaat, serta hasil yang dapat diukur masyarakat. [geh.kt]