Pemprov, Bhirawa
Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan kemampuan fiskal. Disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD) Provinsi Jatim, Mohammad Yasin,Senin (13/4).ada tiga langkah yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mengatur aliran keuangan tanpa memberatkan masyarakat.
Langkah pertama adalah colecting more. Artinya, strategi kebijakan ekonomi atau fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara secara adil dan efisien.
Dalam hal ini , terang Yasin, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan sebanyak-banyaknya tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya cara yang dilakukan pada konsep tersebut adalah melalui Intensifikasi pendapatan dan pajak daerah.
“Jadi, tunggakan-tunggakan yang ada harus ditata kembali dan yang masih banyak kebocoran ditata dengan sistem digitalisasi dan kemudian aset-aset idle itu harus dikembangkan, itu artinya Collecting More,” cetusnya.
Langkah kedua adalah Spend Better atau konsep belanja berkualitas. Langkah ini berfokus pada optimalisasi pendapatan pajak dan Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP) guna memperkuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tanpa mengganggu iklim investasi.
“Artinya belanja yang bagus dengan konsep efektif efisien yang berbasis pada pendekatan outcome. Sehingga belanja yang dikeluarkan tidak sia-sia,” urai Yasin.
Langkah yang ketiga adalah Creative finance atau pembiayaan kreatif adalah metode pendanaan inovatif di luar jalur konvensional seperti bank dan APBN yang memanfaatkan partisipasi swasta, BUMN, atau investor untuk proyek pembangunan.
Artinya, sambung Yasin, Pemerintah daerah tidak hanya menggunakan kemampuan fiskalnya dari APBD, melainkan juga dari sumber-sumber lain.
“Seperti, dari perusahaan-perusahaan, dari Perguruan Tinggi dan dari masyarakat, nah itu yang bersama-sama digerakkan untuk mampu sebagai sumber lain yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada di Jawa Timur,” papar dia.
Menurut Yasin, salah satu usaha yang digunakan untuk memanfaatkan aset-aset idle di Jawa Timur ini adalah platform Siap Sewa. Dalam hal ini dengan sistem digital yang dikembangkan oleh Pemprov Jatim lewat BPKAD tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat atau investor menyewa aset daerah.
“Pada aplikasi Siap Sewa itu, masyarakat dan investor dapat melihat posisi asetnya dimana, kondisinya seperti apa, potensi pada aset tersebut bagaimana,” jelasnya.
Intinya, aplikasi siap sewa tersebut merupakan langkah kreatif dan terobosan dari BPKAD Jatim untuk menggenjot kemampuan fiskal pemerintah daerah. [aya.gat]
