Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Polemik pengadaan 25.000 unit motor program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan serius wakil rakyat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan 25.000 unit motor listrik operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, kemarin.
Neng Eem menilai kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.
“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Isu ini mencuat setelah Kepala BGN menyatakan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada tahun 2025, sebanyak 21.801 unit hingga kini belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi alasan utama tertahannya ribuan kendaraan operasional tersebut.
Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan mencermati perkembangan proses administrasi BMN dan distribusi kendaraan tersebut. Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah. [ira.hel].
